Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mempercepat pembangunan ribuan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi berbasis masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, dengan 5.503 unit saat ini telah memasuki tahap konstruksi.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi lokal di tengah penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ketahanan pangan. Dari total 8.523 koperasi berbadan hukum, sebanyak 5.887 unit telah memetakan lokasi pembangunan gedung, sementara 1.456 unit di antaranya telah rampung sepenuhnya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jateng Eddy S. Bramiyanto menyebut progres ini menempatkan Jateng sebagai daerah dengan pembangunan koperasi terbesar kedua secara nasional.
“Yang sudah selesai 100 persen mencapai 1.456 unit,” ujarnya.
Peran koperasi mulai terlihat melalui keterlibatan dalam sejumlah program strategis, termasuk penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, koperasi juga menjalin kerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Gerakan Pangan Murah dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,5 miliar, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan menjelang hari besar keagamaan.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Erwin Chahara Rusmana menilai potensi pengembangan koperasi di Jateng sangat besar karena didukung jumlah desa yang tinggi serta budaya berkoperasi yang telah mengakar.
“Potensi di Jawa Tengah sangat besar. Jumlah desa banyak, tradisi berkoperasi juga sudah kuat. Ini menjadi prioritas kebijakan Presiden, sehingga perlu kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan KDKMP memerlukan pemetaan yang lebih terarah dengan melibatkan berbagai pihak seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mempercepat implementasi program.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengembangan koperasi harus dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan potensi lokal masing-masing daerah, sehingga tidak semua wilayah harus menerapkan pola yang sama.
“Tidak semua KDKMP harus sama. Harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Dan tidak harus dipaksakan satu desa satu koperasi,” tegasnya.
Pemprov Jateng menilai pendekatan berbasis kebutuhan lokal tersebut penting agar koperasi tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi juga mampu berperan aktif sebagai penggerak ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
