Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOLAANG UKI – Kondisi wisata tracking hutan mangrove di Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kini memprihatinkan dan berpotensi membahayakan pengunjung akibat kerusakan fasilitas yang tidak kunjung diperbaiki.
Destinasi yang diresmikan pada 2021 itu sebelumnya sempat menjadi daya tarik utama di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Namun, berdasarkan pantauan lapangan pada Jumat (10/4/2026), sejumlah infrastruktur seperti papan nama dan jalur tracking mengalami kerusakan serius, termasuk pijakan kayu yang lapuk dan berlubang.
Firman, salah seorang pengunjung, mengaku khawatir saat mencoba menjelajahi area tersebut. “Banyak pijakan yang lapuk bahkan ada yang bolong. Makanya saya tak berani berjalan lebih jauh,” ucapnya.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan kunjungannya pada 2022 lalu. “Pertama tahun 2022. Tapi waktu itu masih sangat bagus,” tegasnya. “Sekarang trackingnya sudah sangat menakutkan,” ucap dia sambil tersenyum.
Keluhan serupa disampaikan Faradilah, warga asal Dumoga, yang menyebut tidak adanya perawatan dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyebab utama kerusakan. “Selama ini belum ada perbaikan. Padahal ini dibuat dengan anggaran ratusan juta,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan potensi wisata tersebut yang tidak dimaksimalkan. “Padahal ini potensinya sangat bagus. Sayangnya kurang perawatan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Bolsel Dewi Yuliani Musa menjelaskan bahwa pihaknya rutin mengusulkan anggaran perawatan setiap tahun. Namun, keterbatasan anggaran membuat hanya sebagian program prioritas yang disetujui.
“Kita selalu usulkan dalam rencana kerja tiap tahunnya, tapi memang ada beberapa hal yang lebih prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pada tahun ini Dispar Bolsel hanya memperoleh anggaran operasional sehingga belum dapat melakukan perbaikan secara menyeluruh. Bantuan dari corporate social responsibility (CSR) juga dinilai belum mencukupi.
“Karena CSRnya hanya Rp 20 juta. Sedangkan perbaikan wisata ini perlu biaya yang lebih banyak, jadi belum cukup,” tandasnya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan wisatawan sekaligus mengancam keberlanjutan potensi wisata desa yang sebelumnya sempat berkembang pesat. []
Redaksi02 | Nadiya.
