Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ATAMBUA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong masyarakat desa mengubah pola produksi dari sekadar menjual bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah, sebagai strategi menahan aliran uang keluar daerah dan meningkatkan kemandirian ekonomi lokal.
Dorongan ini disampaikan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Minggu (29/3/2026) malam. Kunker tersebut merupakan lanjutan dari kunjungan sebelumnya di Kabupaten Malaka, difokuskan pada program “SMK Membangun Desa” yang mengintegrasikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Melki menilai rendahnya pendapatan masyarakat bukan karena keterbatasan sumber daya, melainkan pola ekonomi yang masih bergantung pada penjualan bahan mentah. “Selama ini kita tanam, panen, lalu langsung jual. Nilai tambahnya kecil. Sekarang harus diubah: tanam, panen, olah dulu, kemas dengan baik, baru dijual supaya harganya naik,” tegas Melki.
Ia mencontohkan berbagai komoditas lokal, mulai jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, minuman tradisional, hingga tenun ikat, yang memiliki potensi besar jika diolah dan dikemas secara profesional. “Produk yang sama, kalau dikemas bagus dan lolos standar seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), harganya bisa berkali lipat. Itu yang harus kita kejar.”
Melki juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan dengan Timor Leste dengan arus perdagangan tinggi. “Perbatasan ini transaksi hariannya besar sekali. Jangan sampai kita hanya jadi penonton, sementara barang dari luar yang menguasai pasar,” ujarnya.
Menurut Melki, defisit perdagangan daerah menjadi persoalan serius. Sekitar Rp51 triliun uang masyarakat NTT tiap tahun mengalir ke luar daerah karena ketergantungan pada produk luar, termasuk kebutuhan harian hingga komoditas sederhana. “Pinang saja kita beli dari luar sampai ratusan miliar rupiah. Padahal kita bisa tanam sendiri. Ini yang harus kita ubah.”
Selain itu, total anggaran pemerintah daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD provinsi dan kabupaten/kota) di NTT sekitar Rp30 triliun, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga perputaran ekonomi riil masyarakat terbatas. Melki mendorong agar perputaran uang tetap berada di dalam daerah melalui produksi dan konsumsi produk lokal, salah satunya dengan penguatan jaringan pemasaran seperti NTT Mart.
Program “SMK Membangun Desa” mengusung konsep One Village One Product, One School One Product, dan One Community One Product, mendorong desa, sekolah, dan komunitas memiliki produk unggulan masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menyatakan kegiatan ini merupakan kerja sama antara pemerintah desa dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Belu, berlangsung 29 Maret hingga 1 April 2026, dengan pelatihan keterampilan seperti tenun ikat, menjahit, dan pengolahan pangan lokal.
“Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi desa,” jelas Ambrosius. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Elly Ch. Rambitan, yang mewakili Bupati Belu, menegaskan dukungan penuh terhadap program ini sebagai langkah menekan angka kemiskinan di desa.
Kegiatan hingga malam hari itu menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat Desa Teun, dengan warga tetap mengikuti pelatihan meski dalam keterbatasan. Acara ditutup dengan penyerahan bantuan berupa peralatan dan pelatihan kepada Kepala Desa Teun oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena.[]
Redaksi02 | Nadiya.
