Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JENEPONTO, DESA – NUSANTARA: Pemerintah Kabupaten Jeneponto memperkuat komitmen transformasi digital melalui kebijakan resmi yang menyasar seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa. Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.2/38/BUPATI tentang Imbauan Implementasi Transaksi Pembayaran Digital sebagai langkah percepatan ekosistem ekonomi digital dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.
Surat edaran yang ditetapkan pada “Jumat, 13 Februari 2026” tersebut ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemerintah desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Kebijakan ini menegaskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan agenda digitalisasi nasional dan provinsi.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ, serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100.3.4.2/9383/Bapenda mengenai dukungan implementasi transaksi nontunai.
Dalam imbauannya, H. Paris Yasir menekankan empat poin krusial yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Salah satu poin utama adalah transformasi sistem transaksi keuangan.
Kebijakan ini dipandang sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan transaksi nontunai berbasis digital, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan risiko penyimpangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Implementasi kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung percepatan digitalisasi daerah, memperluas akses sistem pembayaran modern, dan mendorong literasi keuangan digital di seluruh lini pemerintahan Kabupaten Jeneponto.
Redaksi01-Alfian
