Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PENGUNAAN Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Barito Utara, Jamilah, menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengambil peran strategis dalam mengawal program pembangunan agar benar-benar tepat sasaran.
Menurut legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, keberadaan BPD tidak hanya sebatas lembaga pelengkap dalam struktur pemerintahan desa, melainkan mitra penting bagi perangkat desa untuk memastikan tata kelola keuangan berjalan transparan dan akuntabel.
“Pengawasan dilakukan agar dana desa yang digulirkan pemerintah bisa digunakan sesuai dengan yang ditetapkan dan peruntukannya. BPD harus benar-benar hadir dalam setiap proses, mulai dari penetapan prioritas hingga realisasi di lapangan,” ujar Jamilah, Selasa (05/08/2025).
Ia menambahkan, optimalisasi peran BPD juga akan berdampak langsung pada pembangunan yang berkeadilan, karena masyarakat bisa menilai sejauh mana pengelolaan anggaran desa memberikan manfaat. Dengan posisi BPD yang dipilih langsung oleh warga, kepercayaan publik bisa ditingkatkan melalui pengawasan yang ketat dan transparansi informasi.
Selain itu, Jamilah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Hal ini untuk menghindari adanya program yang tidak sesuai kebutuhan warga atau hanya sekadar formalitas administrasi.
“Peran BPD sangat strategis dalam mendorong kemajuan desa. Tanpa pengawasan yang memadai, besar kemungkinan dana desa tidak memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Redaksi01-alfian
