Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KETEGANGAN antara Bupati Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo pasca-penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024 mulai memicu kecemasan di level paling bawah pemerintahan. Puluhan kepala desa dari berbagai kecamatan di Sidoarjo mendatangi Gedung DPRD untuk menyampaikan kegelisahan mereka secara langsung.
Kekhawatiran muncul karena konflik politik di tingkat kabupaten dinilai berpotensi menghambat realisasi program pembangunan desa yang sudah dirancang melalui Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa.Nada serupa disampaikan oleh Slamet Bashori, Kepala Desa Wangkal, Kecamatan Krembung, yang berharap agar polemik antara Pemkab dan DPRD segera diselesaikan demi menjaga stabilitas program pelayanan publik di tingkat desa.Para kepala desa diterima langsung oleh dua Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, yakni Suyarno (Fraksi PDIP) dan Warih Andono (Fraksi Golkar). Dalam keterangannya, Warih menjelaskan bahwa meskipun terjadi penolakan LPj APBD 2024 dalam rapat paripurna, hal itu tidak akan berimbas langsung terhadap pelaksanaan anggaran desa.
Meski demikian, ketegangan politik yang terus berlangsung tetap menyisakan kekhawatiran. Bila tidak segera ditangani, bukan hanya program pembangunan yang terganggu, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah juga terancam mengalami kemerosotan.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya para kepala desa untuk mengedepankan komunikasi vertikal yang konstruktif. Hal ini sejalan dengan semangat kunjungan pembelajaran pengembangan potensi desa yang terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui DPMD, di mana kestabilan relasi antarlembaga sangat menentukan arah pembangunan desa.
Redaksi01-Alfian
