Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Anggota Majelis Nasional Vietnam mengusulkan penguatan perlindungan budaya, pembagian keuntungan dengan masyarakat, serta dukungan anggaran bagi desa wisata agar pertumbuhan pariwisata tidak menghilangkan identitas lokal.
HANOI – Pelestarian identitas budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal perlu menjadi syarat utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Vietnam. Pemerintah tidak cukup hanya mendorong peningkatan jumlah wisatawan dan pendapatan sektor pariwisata, tetapi juga harus memastikan masyarakat setempat memperoleh manfaat ekonomi tanpa kehilangan tradisi, warisan budaya, dan ruang kehidupan yang telah dipertahankan secara turun-temurun.
Usulan tersebut disampaikan delegasi Hung Yen, Nguyen Van Huy, dalam pembahasan Rancangan Resolusi Majelis Nasional Vietnam tentang mekanisme dan kebijakan khusus pengembangan pariwisata pada sidang pleno, Rabu (11/11/2026). Ia menilai pengembangan pariwisata harus menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat di kawasan destinasi.
Menurut Nguyen, pemanfaatan kebudayaan sebagai daya tarik wisata tidak serta-merta menjamin kelestarian budaya itu sendiri. Tanpa aturan perlindungan yang memadai, kegiatan pariwisata justru berpotensi mengubah tradisi, menggeser kebiasaan masyarakat, bahkan menghilangkan karakter asli suatu daerah.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang muncul di kawasan wisata, seperti festival tradisional yang dikemas secara berlebihan untuk kepentingan pertunjukan, perubahan adat istiadat demi memenuhi selera wisatawan, hingga semakin sempitnya ruang masyarakat untuk menjalankan tradisi mereka.
Karena itu, Nguyen mengusulkan penambahan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1 rancangan resolusi. Ketentuan tersebut perlu menegaskan bahwa pemanfaatan nilai-nilai budaya untuk kepentingan pariwisata tidak boleh mengubah atau mengikis identitas budaya, adat istiadat, maupun ruang kehidupan tradisional masyarakat setempat.
Ia juga meminta agar Pasal 5 Ayat 6 diperkuat dengan kewajiban bagi proyek wisata berbasis komunitas, pertanian, ekologi, dan desa kerajinan untuk menyusun rencana pelestarian nilai budaya khas serta melakukan penilaian dampak kegiatan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat.
Masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama
Selain perlindungan budaya, persoalan pemerataan manfaat ekonomi menjadi perhatian penting dalam usulan tersebut. Nguyen menilai masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi tenaga pendukung dalam kegiatan pariwisata, sementara keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati perusahaan atau investor.
Di sejumlah kawasan perdesaan, daya tarik wisata justru berasal dari kekayaan alam, peninggalan sejarah, adat istiadat, serta kerajinan tradisional yang selama ini dipelihara masyarakat. Namun, ketika kawasan tersebut berkembang menjadi destinasi wisata, warga kerap hanya memperoleh kesempatan bekerja pada sektor pelayanan sederhana dengan pendapatan yang tidak menentu.
Untuk mengatasi persoalan itu, Nguyen mengusulkan agar Pasal 5 Ayat 6 mengatur secara lebih terperinci mekanisme pembagian keuntungan antara investor dan masyarakat. Pengaturan tersebut harus mencakup bentuk partisipasi, tanggung jawab, hak masyarakat, serta mekanisme konsultasi dengan warga yang terdampak langsung oleh kegiatan pariwisata.
Menurutnya, ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai komitmen tertulis dalam dokumen proyek. Partisipasi warga harus diwujudkan melalui keterlibatan nyata dalam pengorganisasian, pengelolaan, penyediaan layanan, hingga pembagian hasil usaha.
Produk lokal membutuhkan kepastian pasar
Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat juga mencakup keberlangsungan usaha pertanian dan kerajinan tradisional. Berkaitan dengan Pasal 7 Ayat 3 mengenai dukungan terhadap pemasaran produk One Commune One Product (OCOP), Nguyen mengusulkan adanya kebijakan yang mendorong kontrak kemitraan jangka panjang.
Kontrak tersebut perlu memuat kepastian volume produksi, standar kualitas, serta harga pembelian yang wajar. Dengan demikian, produk unggulan masyarakat tidak hanya dipasarkan melalui hotel dan restoran, tetapi juga memberikan kepastian pasar dan pendapatan bagi petani serta perajin lokal.
Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada generasi berikutnya agar tetap mempertahankan keterampilan dan identitas produk daerah.
Pelestarian ruang budaya perlu mendapat dukungan anggaran
Dalam pembahasan yang sama, Nguyen juga menyoroti ancaman terhadap ruang-ruang budaya tradisional di kawasan perdesaan. Rumah komunal, kuil, rumah tua, sumur desa, pohon beringin, desa kerajinan, dan tempat berkumpul masyarakat menghadapi risiko penyusutan akibat perkembangan kawasan wisata yang lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas komersial.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan jalan, penginapan, dan fasilitas wisata tanpa diimbangi pelestarian warisan budaya dapat menghasilkan destinasi yang memiliki infrastruktur modern, tetapi kehilangan karakter lokalnya.
Untuk itu, ia mengusulkan perubahan Pasal 12 Ayat 2 agar pemerintah memprioritaskan dukungan anggaran bagi pelestarian dan pemugaran bangunan budaya tradisional, pemulihan ruang kehidupan masyarakat, pengembangan desa kerajinan, serta perlindungan lanskap khas di kawasan wisata berbasis komunitas.
Pemberian dukungan tersebut perlu mempertimbangkan keunikan nilai budaya, tingkat keterlibatan masyarakat, potensi manfaat ekonomi bagi warga, serta kemampuan anggaran dan efektivitas investasi.
Dalam pembahasan rancangan resolusi tersebut, Nguyen menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah kunjungan, lama tinggal wisatawan, dan besarnya pendapatan. Pelestarian budaya, keberlanjutan mata pencaharian, serta tingkat kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan pariwisata.
Sebagaimana diberitakan Vietnam, Rabu (11/11/2026), pembahasan ini berlangsung dalam sidang pleno Majelis Nasional Vietnam yang dipimpin Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man dan diarahkan Wakil Ketua Majelis Nasional Nguyen Thi Thanh. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebijakan pariwisata agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan warisan budaya dan kepentingan masyarakat lokal. []
Redaksi 01
