Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOGOR – Sebanyak 416 desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah menerima dukungan pembangunan melalui program Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Desa. Sepanjang 2021–2025, program tersebut merealisasikan 3.793 titik kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp1,97 triliun untuk memperkuat infrastruktur dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
Program yang telah berjalan sejak 2020 itu menjadi salah satu instrumen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga wilayah desa. Pelaksanaannya mengedepankan pola padat karya dan semangat gotong royong dengan melibatkan masyarakat setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memaparkan capaian tersebut dalam penjurian lima besar Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) Sustainable Development Goals (SDGs) Action Awards 2026 di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia hadir mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor.
Besarnya kebutuhan pembangunan desa menjadi salah satu alasan Pemkab Bogor mempertahankan program tersebut. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk sekitar 6,1 juta jiwa, pemerintah daerah memerlukan skema pendanaan yang dapat menjangkau kebutuhan infrastruktur hingga tingkat desa.
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Desa bahkan ditingkatkan hingga mencapai Rp1,5 miliar per desa. Dukungan tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan infrastruktur, mulai dari jalan desa, jembatan, saluran drainase, sarana irigasi, jalan lingkungan, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), hingga fasilitas pendukung pusat perekonomian warga.
Menurut Ajat, pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk menyediakan fasilitas fisik. Keberadaan jalan, jembatan, dan sarana irigasi juga diharapkan memperlancar distribusi hasil bumi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.
“Selama periode 2021–2025, Pemerintah Kabupaten Bogor telah merealisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa sebanyak 3.793 titik kegiatan pada 416 desa dengan total nilai anggaran sekitar Rp1,97 triliun,” ungkap Ajat.
Ia menambahkan, pelibatan warga melalui pola padat karya diharapkan turut menggerakkan perekonomian di masing-masing desa.
“Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui pola padat karya diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di desa masing-masing,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Bogor juga mengarahkan penguatan perdesaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi desa, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta program Satu Sarjana Satu Desa. Dukungan terhadap program strategis nasional, seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, juga menjadi bagian dari agenda pembangunan tersebut.
Ajat menilai keberhasilan pembangunan perdesaan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat. Desa perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, dan merumuskan kegiatan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Dalam penjurian I-SIM SDGs Action Awards 2026, Direktur Utama (Dirut) PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menjelaskan ajang tersebut menjadi instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan komitmen pembangunan berkelanjutan menuju 2030. Program penghargaan itu telah diselenggarakan sejak 2022.
“Penilaian tahun ini berfokus pada empat aspek utama, yakni aksi nyata program yang telah dilaksanakan, dampak terukur berdasarkan target dan indikator SDGs, akselerasi capaian yang dibuktikan melalui data sebelum dan sesudah pelaksanaan, serta keberlanjutan program melalui dukungan regulasi, anggaran, dan kemitraan,” tandasnya.
Fajar mengatakan proses penilaian mengutamakan objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Penilaian juga melibatkan pendekatan pentaheliks yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi, dan media massa.
Keikutsertaan Pemkab Bogor dalam tahap lima besar ajang tersebut menjadi kesempatan untuk memaparkan pelaksanaan program pembangunan perdesaan. Namun, keberlanjutan manfaat program tetap bergantung pada ketepatan penggunaan anggaran, kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan warga, serta keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan.
Dengan dukungan pendanaan dan penguatan kapasitas masyarakat, program infrastruktur desa diharapkan tidak hanya memperbaiki fasilitas publik, tetapi juga memperkuat kemandirian serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan Bogor. []
Redaksi02
