Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyoroti lokasi gerai KDMP yang dinilai tidak strategis serta dugaan beban pengadaan lahan dan kendaraan yang dapat meningkatkan biaya operasional koperasi.
JAKARTA – Kelayakan lokasi dan besarnya biaya operasional menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Budi Sulistyono, menilai pembangunan gerai koperasi tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan kondisi di lapangan.
“Saya menyoroti lokasi didirikannya KDMP tidak strategis,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Gesuri, Senin, (09/11/2026).
Politikus yang akrab disapa Kanang itu juga menduga terdapat tekanan terhadap pemerintah desa untuk menyediakan lahan dan kendaraan guna mendukung operasional koperasi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah beban desa apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain persoalan lokasi, Kanang menyoroti kewajiban pengadaan sejumlah kendaraan untuk setiap gerai, mulai dari truk, mobil, hingga sepeda motor. Menurutnya, kebutuhan tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan perlu dikaji berdasarkan kelayakan usaha.
Program KDMP merupakan inisiatif pemerintah yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Kehadiran koperasi tersebut dirancang untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan akses harga yang lebih adil bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi juga diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat dan saluran distribusi sejumlah barang bersubsidi maupun kebutuhan pokok.
Komoditas dan layanan yang direncanakan tersalurkan melalui jaringan koperasi antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog, elpiji bersubsidi dari Pertamina, serta token listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dengan ketentuan minimal 20 persen keuntungan koperasi disetorkan sebagai pendapatan desa. Selain itu, operasional koperasi diharapkan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Tenaga kerja yang direkrut, kecuali untuk posisi manajer, diprioritaskan berasal dari desa atau kelurahan tempat koperasi beroperasi.
Sorotan terhadap lokasi dan biaya operasional tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan KDMP tidak cukup diukur dari jumlah gerai yang dibangun. Kelayakan usaha, kemampuan pengelola, kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan pembiayaan perlu menjadi pertimbangan agar koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi warga dan tidak justru menambah beban pemerintah desa. []
Redaksi 01
