Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BUMDes Asasta di Desa Bengkel, Tabanan, beralih dari usaha simpan pinjam ke ketahanan pangan, tetapi kini menghadapi kendala pemasaran beras organik, biaya perizinan, dan penumpukan kompos.
TABANAN – Peralihan usaha dari simpan pinjam ke penguatan ketahanan pangan belum sepenuhnya membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asasta di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, berjalan tanpa hambatan. Setelah menghentikan layanan simpan pinjam yang bermasalah, BUMDes ini kini menghadapi tantangan pemasaran beras organik dan penumpukan produk kompos yang berdampak pada arus kas operasional.
Direktur BUMDes Asasta, Rai Sujana, menjelaskan bahwa sejak 2021 pihaknya mengarahkan usaha pada sektor ketahanan pangan. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan potensi Desa Bengkel sebagai salah satu penghasil beras di Tabanan, termasuk beras berkualitas yang dibudidayakan melalui sistem pertanian organik.
Sebelumnya, badan usaha desa tersebut berdiri pada 2016 dengan nama Panca Tani. Unit simpan pinjam menjadi usaha utama pada masa awal pembentukannya. Namun, ketiadaan Surat Perjanjian Kredit (SPK) memunculkan persoalan administrasi. Ketika kredit macet sulit ditagih, tabungan warga ikut tertahan. Tingginya risiko usaha akhirnya mendorong pengelola menghentikan layanan simpan pinjam.
Setelah berganti nama menjadi Asasta, BUMDes lebih memusatkan kegiatan pada unit usaha dan pelayanan jasa. Salah satu upayanya ialah mendorong petani beralih ke pertanian organik melalui pemberian subsidi pupuk dan biaya pengolahan lahan dari desa. BUMDes kemudian membeli hasil panen dengan harga lebih tinggi dibandingkan beras konvensional.
“Gimana caranya petani itu biar bisa organik, kita kasih subsidi. Subsidi pupuk, biaya olah lahan, kita kasih dari desa. Berasnya BUMDes yang beli dengan harga Rp2.000 lebih mahal dari yang konvensional,” jelas Rai ketika ditemui di kantornya pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Namun, dukungan tersebut tidak dapat diberikan terus-menerus karena keterbatasan kemampuan keuangan desa. Subsidi pun dikurangi secara bertahap. Dampaknya, luas lahan pertanian organik yang sebelumnya mencapai 1,2 hektare kini tersisa 59 are dan hanya dikelola beberapa petani.
Persoalan lain muncul pada pemasaran. Penjualan beras organik melambat sehingga persediaan mencapai 3 ton. Selama ini, BUMDes masih mengandalkan penjualan melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Upaya memperluas pasar ke jaringan supermarket belum berhasil karena terkendala biaya pengurusan izin edar yang dinilai terlalu tinggi.
“Katanya biaya Rp80 juta. Duit dari mana itu. Itu ngurus izin aja,” kata Rai.
Menghadapi kondisi tersebut, sejak 2026 Asasta mengalihkan sebagian perhatian pada dukungan sarana pertanian. BUMDes membeli mesin perontok padi untuk membantu pekerjaan petani. Langkah ini menjadi bentuk penyesuaian usaha agar tetap memberikan manfaat bagi kegiatan ekonomi warga meskipun pemasaran beras organik belum berkembang sesuai harapan.
Selain sektor pertanian, Asasta juga mengelola Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang kemudian ditawarkan kepada petani. Namun, produk tersebut kembali menghadapi persaingan harga.
Pengelola menjual kompos dengan harga Rp2.000 per kilogram karena harus menanggung biaya operasional pengolahan. Sementara itu, petani yang tergabung dalam subak dapat memperoleh kompos bersubsidi dari pemerintah dengan harga Rp400 per kilogram.
“Saya kasih ke petani kompos itu dengan harga Rp2.000 per kg. Kenapa harganya mahal? Karena kita kan operasionalnya tinggi. Sedangkan subak dapat subsidi dari pemerintah dengan harga Rp400 per kg. Kalah di situ,” tutur Rai.
Perbedaan harga tersebut membuat kompos produksi TPS3R sulit bersaing. Persediaan pun menumpuk, sedangkan biaya operasional tetap berjalan dan harus dikeluarkan pengelola.
“Cash flow kita rusak, jadi operasional terus kita keluar gitu,” katanya.
Kondisi Asasta memperlihatkan bahwa keberlanjutan usaha desa tidak cukup ditopang oleh pembentukan kelembagaan dan penyediaan modal. Akses pasar, kemampuan memenuhi persyaratan distribusi, efisiensi biaya produksi, serta persaingan dengan produk bersubsidi turut menentukan kelangsungan usaha.
Di Bali, pengembangan koperasi desa dan kelurahan juga berlangsung melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pada Agustus 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melaporkan pembentukan 716 KDMP, terdiri atas 636 koperasi desa dan 80 koperasi kelurahan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat ekonomi desa dan kelurahan.
Data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan Kabupaten Buleleng memiliki 148 KDMP, Kabupaten Tabanan 133 KDMP, sedangkan Kota Denpasar 43 KDMP. Dari total 716 koperasi itu, sebanyak 703 merupakan koperasi baru dan 13 lainnya dikembangkan dari koperasi yang telah ada.
Gubernur Bali Wayan Koster, melalui laman resmi Pemprov Bali, menyampaikan bahwa daerah tersebut telah memiliki 6.276 koperasi yang lebih dahulu beroperasi. Selain koperasi dan BUMDes, desa-desa di Bali juga mengenal Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) serta Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
BUMDes sendiri memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga ini merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. Pengelolaannya ditujukan untuk mengembangkan aset, pelayanan, dan kegiatan usaha demi kesejahteraan masyarakat.
Pengalaman Asasta menjadi gambaran bahwa penguatan ekonomi desa membutuhkan ekosistem usaha yang berkelanjutan. Dukungan terhadap petani dan pengolahan sampah perlu diikuti solusi pemasaran, keterjangkauan biaya perizinan, serta skema usaha yang mampu menjaga arus kas agar manfaat ekonomi dapat terus dirasakan warga. []
Redaksi 01
