Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani berencana menggelar RDP bersama OPD terkait untuk mengklarifikasi keterlambatan penyaluran BKK dan ADD sekaligus menindaklanjuti aspirasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Loa Kulu.
ADVERTORIAL – Keterlambatan penyaluran anggaran desa hingga November 2026 menjadi perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Ia berencana membawa persoalan tersebut ke rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna meminta kejelasan penyebab keterlambatan dan langkah penyelesaiannya.
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan sejumlah kepala desa di Kecamatan Loa Kulu yang disampaikan dalam kegiatan Reses Tahap III Masa Sidang I di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Loa Kulu, Senin (09/11/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri para kepala desa dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, persoalan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka.
Ahmad Yani menilai keterlambatan penyaluran anggaran perlu segera mendapat penjelasan karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kalau terkait anggaran desa, pemerintah desa sekarang juga mengeluhkan karena anggarannya belum didapatkan, walaupun itu sudah menjadi hak desa. Termasuk bantuan keuangan khusus desa dan ADD,” ujarnya.
Untuk memperoleh kepastian, DPRD Kukar akan meminta OPD terkait menjelaskan perkembangan penyaluran anggaran, hambatan administratif, serta persoalan teknis yang menyebabkan dana belum diterima pemerintah desa.
“Karena secara teknis yang bisa menjelaskan itu OPD terkait. Progresnya seperti apa, pelaksanaannya kenapa, kemudian masalahnya sampai ke desa apa, itu harus dijawab tuntas,” tegasnya.
Selain keterlambatan anggaran, pelaksanaan program RT-KU Terbaik turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Para kepala desa mengharapkan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak terkendala proses administrasi.
Ahmad Yani juga menyoroti sejumlah kegiatan yang telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, tetapi masih menghadapi kendala pelaksanaan, termasuk penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Kita pastikan untuk tahun 2026 semua pekerjaan yang masuk dalam APBD itu harus diselesaikan,” katanya.
Persoalan anggaran bukan satu-satunya keluhan yang disampaikan dalam reses tersebut. Sejumlah kepala desa turut mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan dan pertambangan.
“Ya, aspirasi yang disampaikan cukup banyak. Tadi disampaikan terkait infrastruktur, baik jalan yang sering dikeluhkan masyarakat, itu menjadi sorotan. Kemudian juga persoalan lahan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan lahan tambang,” ungkap Ahmad Yani.
Salah satu infrastruktur yang mendapat perhatian khusus adalah Jembatan Sungai Payang. Menurut Ahmad Yani, jembatan tersebut sebelumnya pernah menjadi objek inspeksi mendadak (sidak), tetapi persoalan penyelesaiannya kembali disampaikan masyarakat.
“Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana menyelesaikan terkait Jembatan Sungai Payang. Kita juga pernah melakukan sidak di sana dan tadi kembali disampaikan bahwa itu menjadi bagian yang perlu diselesaikan,” jelasnya.
Kondisi jalan penghubung Margasari menuju Sungai Payang juga menjadi sorotan. Perbaikan akses tersebut dinilai penting untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.
Ahmad Yani menjelaskan bahwa kegiatan reses memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Karena tidak semua program dan kebutuhan masyarakat bisa terakomodasi di Musrenbang desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Banyak kebutuhan masyarakat yang ternyata belum terakomodasi. Oleh karena itu, reses ini menjadi sarana untuk menerima aspirasi yang belum terserap oleh pemerintah setempat,” paparnya.
Seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan DPRD Kukar dalam penyusunan prioritas pembangunan dan penganggaran daerah. Ahmad Yani menyebut sejumlah usulan akan diperjuangkan untuk tahun anggaran 2027 dan 2028 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk tahun 2027 tentu kita usahakan. Kemudian, untuk tahun 2028 juga kita harapkan berbagai aspirasi yang disampaikan ini bisa diakomodasi. Tidak mungkin semuanya kita akumulasi sekaligus. Ini bertahap, ada yang kita siapkan untuk tahun 2028 dan ada yang kita upayakan untuk tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan reses oleh seluruh anggota DPRD Kukar agar berbagai persoalan masyarakat dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan maupun pengawasan pembangunan daerah.
“Kita berharap semua anggota DPRD, 45 anggota DPRD, betul-betul melakukan reses untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat kita,” tutupnya.
Tindak lanjut melalui RDP diharapkan dapat memperjelas penyebab keterlambatan penyaluran anggaran desa sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian persoalan infrastruktur dan kebutuhan pembangunan masyarakat Loa Kulu secara bertahap. []
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara