Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KUBU RAYA – Pengendalian air menjadi salah satu kunci penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut Kalimantan Barat. Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono meminta perusahaan swasta yang memiliki area konsesi di sekitar lokasi kebakaran ikut membangun sekat kanal untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mencegah api kembali meluas.
Permintaan tersebut disampaikan Diaz saat meninjau lahan gambut yang terbakar di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya (Kubu Raya), Minggu (23/8/2026). Menurut dia, karakter kebakaran gambut yang dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah membuat pemadaman dengan penyiraman dari permukaan saja tidak cukup.
“Jadi kalau (gambut) sudah terbakar, saya melihat Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi, mereka menyiram susah sekali, apinya di bawah banget, jadi harus dengan sekat kanal. Makanya kita tidak bisa menyelesaikan masalah karla hanya dengan satu upaya. Perlu upaya lain dan bantuan semua pihak,” kata dia, sebagaimana diberitakan Antara, Minggu (23/8/2026).
Diaz mengatakan sekat kanal diperlukan untuk mengatur distribusi dan mempertahankan ketersediaan air di kawasan gambut. Karena itu, perusahaan yang memiliki konsesi di sekitar wilayah terdampak diminta mengambil bagian dalam upaya tersebut bersama pemerintah dan unsur lainnya.
“Sekat kanal menjadi salah satu langkah penting karena kebakaran gambut dapat merambat hingga lapisan bawah tanah sehingga sulit dipadamkan hanya dengan penyiraman dari permukaan.,” kata Diaz saat meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Minggu (23/8/2026).
Upaya tersebut diperlukan karena skala karhutla di Kalimantan Barat tergolong besar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dikutip Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), luas karhutla di Kalimantan Barat mencapai lebih dari 30 ribu hektare sepanjang Januari-Juli 2026. Kebakaran itu juga berdampak pada munculnya kabut asap di sejumlah wilayah.
Selain mendorong keterlibatan perusahaan, pemerintah telah melakukan langkah pencegahan melalui penerbitan surat edaran mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penguatan kelembagaan pengendalian kebakaran lahan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Dalam kunjungan tersebut, KLH/BPLH menyerahkan lima unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker kepada masyarakat. Sementara itu, PT Antam Tbk memberikan satu paket sumur bor dan lima boks masker medis kepada warga terdampak di Desa Batu Ampar, Kubu Raya.
Koordinasi penanganan karhutla juga melibatkan sejumlah perusahaan, antara lain PT Cipta Tumbuh Berbuah, PT Sintang Raya, PT Fajar Saudara Lestari, PT Agro Alam Nusantara, PT Asia Palem Lestari, PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa.
Diaz menilai penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu pihak karena kebakaran gambut merupakan persoalan berulang dengan karakteristik khusus.
“Saya sudah cek lahan gambut terbakar, memang ini kejadian luar biasa hingga Presiden pun turut meninjau. Ini kejadian yang berulang terus, saya rasa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu cara atau satu instansi saja,” katanya.
Ia berharap keterlibatan pemerintah, perusahaan, aparat, dan masyarakat dapat memperkuat pengendalian karhutla sekaligus mengurangi risiko kebakaran berulang. Pengelolaan air yang berkelanjutan di kawasan gambut dinilai menjadi bagian penting dari upaya pencegahan jangka panjang.
“Saya terima kasih sekali lagi bagi yang sudah membantu. Kalau ada masalah bisa hubungi kami atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait. Ujungnya ini semua untuk Kalimantan Barat, untuk Indonesia,” katanya. []
Redaksi02 | Nadiya.
