Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) pada 2030 dinilai membutuhkan strategi yang tidak hanya mengandalkan proyek berskala besar, tetapi juga perlu memperluas elektrifikasi desa dan pemanfaatan PLTS terdistribusi.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pendekatan tersebut penting agar pengembangan energi surya dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang beragam sekaligus mendukung kegiatan ekonomi produktif di daerah. Strategi itu mencakup PLTS skala besar, PLTS atap, program pengurangan ketergantungan pembangkit diesel atau dedieselisasi, serta penggantian pembangkit berbahan bakar fosil secara bertahap.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu menggabungkan berbagai skema pengembangan PLTS agar target tersebut tidak bergantung pada satu jenis proyek maupun sumber pembiayaan. Hal itu disampaikannya di Jakarta, Minggu (9/8), sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Senin (10/8/2026).
“Strategi multijalur harus diterapkan, agar program ini dapat terlaksana efektif, menjawab kebutuhan yang beragam, dan tidak bergantung pada satu skema proyek atau satu sumber pembiayaan,” kata Fabby.
Menurut Fabby, pencapaian target 100 GW perlu ditopang kombinasi proyek skala besar, PLTS atap untuk rumah tangga, bangunan komersial dan industri, program dedieselisasi, elektrifikasi desa, serta pemanfaatan PLTS untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi produktif.
Ia menilai pembangunan PLTS tidak cukup hanya mengandalkan proyek yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Pengembangan PLTS atap dinilai perlu dipercepat agar sumber energi surya dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“Selain itu perluasan program dedieselisasi melalui PLTS dan baterai, percepatan proyek PLTS skala besar dalam RUPTL, pemanfaatan PLTS sebagai penyuplai listrik fasilitas pendukung PLTU dan lain sebagainya,” ujarnya.
IESR juga mendorong pemerintah mengevaluasi, bahkan membatalkan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) baru yang belum memasuki tahap konstruksi. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan energi surya.
Sementara itu, kapasitas pembangkit berbasis fosil yang telah beroperasi dinilai perlu dikurangi secara bertahap dan digantikan dengan PLTS serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Dengan berbagai skema tersebut, Fabby memperkirakan kapasitas kumulatif PLTS secara teknis dapat mencapai sekitar 80 GW pada 2030. Untuk mengejar target 100 GW, pemerintah masih perlu memperluas pengembangan PLTS terdistribusi dengan melibatkan lebih banyak pihak.
“Di samping itu, implementasi tetap harus memperhatikan kesiapan sistem dan sumber daya manusia, perkembangan rantai pasok industri, keberlanjutan pembiayaan, dan kualitas proyek,” katanya.
Selain pengembangan PLTS untuk rumah tangga, industri, dan desa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengkaji pemanfaatan ruang di sepanjang jalan tol Trans-Jawa untuk pembangkit energi surya. Kajian tersebut dijadwalkan dimulai pada 2026 dengan mengacu pada pemasangan PLTS di sekitar Tol Bali Mandara.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan aspek teknis, termasuk kondisi angin di sejumlah ruas jalan tol, akan menjadi pertimbangan dalam menentukan desain dan posisi panel surya.
“Nanti pengembangan ke depan, kemarin kami minta untuk kaji kalau sepanjang tol Jawa itu kira-kira dapat berapa (kapasitas PLTS) sih,” ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.
Pemerintah menargetkan eksekusi proyek PLTS di sepanjang jalur tersebut dapat dilakukan paling cepat pada 2027.
“Tahun ini kan sudah Agustus. Jadi tahun depan dieksekusi,” kata Tri.
Program PLTS 100 GW sebelumnya telah masuk dalam revisi RUPTL 2025-2034 PT PLN (Persero). Pemerintah juga memproyeksikan program tersebut tidak hanya meningkatkan bauran energi terbarukan, tetapi berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dengan nilai substitusi sekitar 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS.
Perluasan PLTS, termasuk melalui elektrifikasi desa, diharapkan menjadi bagian dari strategi pemerataan akses energi sekaligus memperkuat pemanfaatan energi terbarukan. Keberhasilan target tersebut akan bergantung pada kesiapan jaringan listrik, pembiayaan, sumber daya manusia, rantai pasok, serta kualitas pelaksanaan proyek di berbagai wilayah. []
Redaksi02 | Nadiya.
