Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Penguatan desa wisata dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam memastikan manfaat pertumbuhan sektor pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan dan devisa negara, tetapi juga harus mampu menciptakan pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Kemenpar bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas program kerja tahun anggaran 2026 di Jakarta, Rabu (03/06/2026), sebagaimana diberitakan Rmol, Rabu (03/06/2026).
Dalam rapat tersebut, Kemenpar memaparkan sejumlah capaian sektor pariwisata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau meningkat 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, pada triwulan pertama 2026, sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp68,28 triliun. Nilai tersebut meningkat 6,30 persen dibandingkan triwulan pertama 2025.
“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Widiyanti.
Sebagai upaya memperluas manfaat ekonomi tersebut, Kemenpar memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, serta kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Hingga 30 Mei 2026, Kemenpar bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi UMKM yang berada di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan dan produk wisata daerah.
Widiyanti menambahkan bahwa desa wisata menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal.
Pemerataan manfaat pariwisata juga dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan daerah dalam program Karisma Event Nusantara. Hingga saat ini, kegiatan tersebut telah berlangsung di 15 provinsi dengan melibatkan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM serta menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari Rp45,57 miliar.
“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Menteri Pariwisata.
Untuk memperkuat kualitas destinasi wisata, Kemenpar juga menjalankan program tugas pembantuan di 38 provinsi yang mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, dan dukungan terhadap penyelenggaraan berbagai agenda pariwisata.
Menurut Widiyanti, pembangunan pariwisata Indonesia ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, pelaku industri, komunitas, dan masyarakat.
“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas: pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” pungkasnya. []
Redaksi02 | Nadiya.
