Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LUWU – Dugaan ketidaksesuaian antara pencairan anggaran dan progres pembangunan talud di Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu (Luwu), kini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Kepolisian Resor (Polres) Luwu telah memeriksa Kepala Desa (Kades) Botta untuk mendalami pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang digunakan dalam proyek tersebut.
Pemeriksaan dilakukan setelah proyek pembangunan talud yang didanai Dana Desa belum juga rampung hingga pertengahan 2026, meski seluruh anggaran pekerjaan disebut telah dibayarkan kepada pelaksana sejak akhir 2025. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian penggunaan anggaran dengan capaian fisik pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan data Rencana Anggaran Belanja (RAB), proyek talud tersebut dirancang sepanjang 321 meter dengan spesifikasi tinggi pondasi satu meter, ketebalan 20 sentimeter, dan ukuran dasar 80 sentimeter. Namun hingga memasuki tahun berikutnya, pekerjaan masih belum selesai.
Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Botta, Alimuddin, membenarkan bahwa proyek tersebut masih berlanjut meskipun telah melewati tahun anggaran.
“Iya benar. Pekerjaan talud yang dimaksud memang dikerjakan sejak tahun 2025 dan hingga kini tahun 2026, pekerjaannya belum selesai. Padahal anggarannya sudah terbayarkan penuh sejak akhir tahun kemarin,” ungkap Alimuddin, sebagaimana dilansir Simpul Rakyat, Rabu (03/06/2026).
Menurut Alimuddin, keterlambatan terjadi karena pemerintah desa memilih memberdayakan tenaga kerja lokal dibandingkan mendatangkan pekerja dari luar wilayah.
“Di desa kami ada warga yang bekerja sebagai buruh, jadi kami tidak ingin mengambil tukang dari luar. Inilah yang menyebabkan pekerjaan ini menyeberang tahun, karena tukang atau buruh yang kami pekerjakan juga sementara bekerja di tempat lain,” jelasnya.
Keterangan serupa disampaikan Kades Botta, Wardani. Ia mengakui proyek tersebut belum selesai, tetapi menegaskan bahwa pekerjaan tetap berjalan dengan mengutamakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
“Memang benar, pekerjaan itu menyeberang tahun. Hal itu disebabkan karena tukang yang kami pekerjakan memiliki pekerjaan di wilayah lain. Namun pekerjaan tetap berjalan dan kami prioritaskan warga desa,” kata Wardani.
Sorotan terhadap proyek tersebut tidak hanya datang dari aparat kepolisian. Inspektorat Luwu sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa pola pekerjaan yang belum selesai meski anggaran telah dicairkan penuh pernah terjadi pada proyek lain di desa yang sama.
“Belum rampung, dan sudah menyeberang tahun. Kami juga telah memeriksa Kades yang dimaksud. Bahkan tahun-tahun sebelumnya juga ada pekerjaan yang serupa, belum selesai tapi anggarannya sudah terbayarkan semuanya,” tegas Achmad Awwabin.
Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Tipidkor Polres Luwu, Sultan, membenarkan pihaknya telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait guna mengumpulkan bukti dan memperjelas duduk perkara.
“Sudah banyak saya periksa,” ujar Sultan singkat saat dikonfirmasi.
Meski demikian, proses penyelidikan masih berlangsung dan aparat belum mengumumkan hasil akhir maupun kemungkinan adanya tersangka dalam perkara tersebut.
“Masih kami rampungkan dulu prosesnya,” tambahnya.
Hingga kini, penyidik masih mendalami kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan progres pembangunan fisik proyek talud. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara maupun unsur pidana dalam pengelolaan anggaran desa tersebut. []
Redaksi02 | Nadiya.
