Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik dan Komunitas Wartawan Grissee (KWG) bersiap menggelar forum dialog publik untuk membedah persoalan Jalan Poros Desa (JPD) yang masih menjadi pekerjaan rumah besar infrastruktur desa di wilayah tersebut, Selasa (2/6/2026). Forum ini diarahkan untuk mempertemukan kebijakan, anggaran, dan realitas lapangan dari para kepala desa agar solusi yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menegaskan bahwa kondisi JPD di daerahnya masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut tingkat kemantapan jalan baru mencapai 69 persen dari total 218 ruas yang tercatat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik Tahun 2024, dengan panjang keseluruhan 436,93 kilometer.
“Sebagai upaya mencari solusi, besok Komunitas Wartawan Grissee (KWG) bersama DPRD Gresik menggelar dialog publik di Gedung Nasional Indonesia, 2 Juni 2026,” kata Syahrul Munir, kepada wartawan, Senin, (1/6/2026) sebagaimana dilansir Surya, Senin (01/06/2026).
Syahrul menekankan bahwa Jalan Poros Desa (JPD) bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat desa. Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penguatan anggaran serta prioritas pembangunan.
“JPD ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Kalau akses jalannya baik, maka mobilitas warga lancar dan dampaknya ekonomi Desa juga ikut tumbuh,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KWG, Miftahul Arif, menilai forum dialog ini penting untuk menghadirkan kondisi riil di lapangan, terutama dari perspektif pemerintah desa yang langsung merasakan dampak kerusakan infrastruktur.
Selain menghadirkan DPRD dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, forum tersebut juga melibatkan perwakilan kepala desa agar dapat menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi terkait Jalan Poros Desa (JPD). DPRD Gresik dan KWG berharap dialog ini mampu melahirkan skala prioritas penanganan jalan desa yang lebih terarah, terutama pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Eddi Pencoro, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik tahun 2026 telah mengalokasikan sekitar Rp20 miliar untuk penanganan JPD, serta tambahan usulan Rp92 miliar dalam perubahan anggaran untuk memperluas perbaikan di sejumlah titik prioritas, khususnya wilayah Gresik Selatan.
Forum ini diharapkan menjadi ruang penyamaan persepsi antara pemerintah daerah, DPRD, media, dan pemerintah desa dalam mempercepat perbaikan infrastruktur desa sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
