TABANAN – Tekanan alih fungsi lahan akibat pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata mulai dirasakan petani di Kabupaten Tabanan, Bali. Di tengah tingginya minat investor terhadap lahan sawah produktif, petani memilih bertahan menggarap sawah karena adanya kepastian harga dan penyerapan gabah oleh Perum Bulog.
Pertumbuhan sektor pariwisata di Bali mendorong kebutuhan pembangunan akomodasi, vila, restoran, hingga usaha jasa lain yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif, terutama di Tabanan yang dikenal sebagai lumbung padi Bali.
Petani asal Desa Timpag, Tabanan, I Gusti Made Sugiarta, mengaku tetap memilih bertani meski banyak tawaran penjualan lahan datang dari investor pariwisata.
“Saya masih ke sawah setiap hari. Saya juga bantu garap sawah milik saudara, paling tidak sekarang sudah ada kepastian gabah saya dibeli Bulog,” kata Sugiarta sebagaimana diwartakan Antara, Senin (18/05/2026).
Menurutnya, kepastian harga gabah menjadi alasan utama petani bertahan. Dengan sistem penjualan melalui pembeli gabah yang bekerja sama dengan Bulog Bali, petani memperoleh harga tetap Rp6.500 per kilogram dan hasil panen dipastikan terserap sepanjang tahun.
Kondisi tersebut berbeda dengan penjualan kepada tengkulak atau produsen beras swasta yang kerap membeli dengan harga rendah dan pembayaran tidak menentu. Bahkan, sejumlah petani disebut pernah mengalami keterlambatan pembayaran hingga kerugian akibat hasil panen tidak dibayar.
Pembeli gabah di Tabanan, Sri Astuti, mengatakan tekanan alih fungsi lahan juga terjadi di Desa Cemagi yang berada dekat kawasan wisata Canggu. Ia menyebut petani di wilayah tersebut sempat mendapat tawaran hingga hampir Rp1 miliar untuk lahan sawah seluas 100 meter persegi.
Namun, setelah harga gabah stabil dan petani mendapat edukasi mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan, banyak petani mulai mempertahankan sawah mereka.
“Petani pun tersenyum dengan harga lebih dari Rp40 juta untuk setiap 6-7 ton gabahnya,” ujarnya.
Pemimpin Wilayah Bulog Bali, Muhamad Anwar, menegaskan pihaknya siap menyerap hasil panen petani Bali kapan pun guna menjaga kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, kehadiran Bulog menjadi penyeimbang di tengah praktik pembelian gabah oleh tengkulak yang sering kali menentukan harga berdasarkan luas panen, bukan volume hasil panen sebenarnya.
Bulog Bali mencatat serapan gabah pada 2025 mencapai 2.913 ton setara beras dari target 3.066 ton. Sementara pada 2026, target serapan naik menjadi 3.786 ton dan hingga Mei realisasinya sudah mencapai 4.594 ton atau 121 persen dari target.
Selain menjaga stabilitas harga, Bulog juga memastikan stok beras pemerintah tetap aman. Saat ini gudang Bulog Bali menyimpan sekitar 13 ribu ton beras yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine untuk menekan perubahan fungsi sawah menjadi bangunan komersial.
Regulasi tersebut dinilai perlu dibarengi jaminan keuntungan bagi petani agar mereka tetap memiliki semangat mempertahankan lahan pertanian di tengah pesatnya geliat industri pariwisata.
Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan luas lahan baku sawah di Bali terus menyusut, dari 70.996 hektare pada 2019 menjadi 64.474 hektare pada 2024. Penurunan itu turut berdampak pada produksi padi dan beras di Pulau Dewata.
Selain menyerap gabah petani, Bulog Bali juga menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp62.500 per lima kilogram untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
Permintaan beras SPHP di Bali tercatat cukup tinggi, dengan rata-rata penyaluran mencapai 800 ton per bulan, terutama di Kabupaten Buleleng dan Tabanan. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara