BANYUMAS – Gelombang penolakan terhadap Kepala Desa (Kades) Banjaranyar, Robi Wibowo, mencuat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), setelah ratusan warga menggelar aksi damai di depan Balai Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Senin (11/5/2026). Dalam aksi tersebut, warga mendesak Kades Banjaranyar mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara transparan dan efektif.
Aksi warga berlangsung unik karena dipadukan dengan orasi keliling serta hiburan karaoke menggunakan pengeras suara. Meski dipenuhi tuntutan keras terhadap pemerintah desa, demonstrasi tetap berlangsung tertib tanpa kericuhan.
Koordinator aksi sekaligus perwakilan warga, Frio Abidin, mengatakan masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Robi Wibowo.
“Kami menolak Robi Wibowo sebagai Kepala Desa Banjaranyar. Mundur! Mundur! Mundur!” teriak Frio di hadapan massa.
Warga membeberkan sedikitnya 14 persoalan yang menjadi dasar tuntutan tersebut. Beberapa di antaranya berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dugaan pungutan liar pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ketidakjelasan dana dari penyewaan pasar malam desa.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan praktik jual beli garapan dan pemotongan tanah kas desa, tagihan Rp40 juta dari Inspektorat, pembangunan kolam renang desa yang terhenti, serta lapangan desa yang terbengkalai.
Warga turut mempertanyakan operasional pasar induk desa yang belum berjalan maksimal, termasuk laporan pendapatan parkir dan kios yang dinilai tidak transparan. Keluhan lain berkaitan dengan tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dianggap memberatkan masyarakat dan dugaan penyaluran bantuan beras dari Kepolisian Sektor (Polsek) yang tidak tepat sasaran.
Tak hanya persoalan administrasi desa, massa juga menyinggung dugaan penyalahgunaan uang sewa MBG, dugaan pencurian material bangunan bekas puskesmas, hingga persoalan utang pribadi yang disebut ikut mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Drama politik desa level lokal memang selalu punya paket lengkap. Tinggal tunggu season finale dan sidang klarifikasi berjilid-jilid.
Warga kemudian meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas segera turun tangan untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan tersebut. Lima perwakilan massa juga sempat melakukan audiensi tertutup dengan pemerintah desa, sementara warga lain tetap bertahan di luar balai desa sambil melanjutkan aksi damai.
Menanggapi tuntutan itu, Robi Wibowo menyatakan menghormati aksi warga sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kami menghargai aksi tersebut karena mereka adalah warga kami dan itu hak mereka untuk menuntut apa saja,” kata Robi Wibowo sebagaimana diberitakan Tribun Jateng, Senin (11/05/2026).
Dia mengatakan pemerintah desa tengah berupaya menyelesaikan persoalan pajak yang disebut muncul sejak 2010 hingga 2025.
“Tapi yang pasti kami punya kewajiban menyelesaikan itu dan insya Allah kami sedang menyelesaikan tentang masalah pajak yang memang muncul di 2010 hingga 2025.”
“Sehingga, kami harus mengidentifikasi itu terkait dengan pajak-pajak itu dan itu sedang dalam proses dengan pihak kecamatan untuk membenahi itu semua,” ujarnya.
Robi juga membantah seluruh tuduhan yang disampaikan warga saat aksi berlangsung.
“Untuk aspirasi dari warga, tuduhan dari warga itu sebenarnya tidak benar,” katanya.
Dia menegaskan pelayanan kepada masyarakat desa tetap berjalan normal hingga saat ini.
“Karena memang sampai hari ini saya juga masih rutin melaksanakan kegiatan di desa, melayani warga di desa,”
“Tapi yang pasti warga yang pada hari ini demo saya mengucapkan terima kasih dan beraspirasilah dengan santun, tidak anarkis dan Alhamdulillah orasi damai insya Allah akan kami hormati,” ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kecamatan Pekuncen belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga terhadap Kades Banjaranyar tersebut. Sementara proses audiensi antara warga dan pemerintah desa berlangsung tertutup. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara