Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menempatkan desa sebagai kunci utama dalam pembenahan data bantuan sosial (bansos), melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa yang digelar selama tiga hari, 22–24 April 2026, guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro ini diikuti sebanyak 1.051 peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta penggiat desa. Agenda ini difokuskan pada penguatan peran desa dalam pengelolaan data dan implementasi program pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Kepala Dinas PMD Bojonegoro Joko Lukito menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan program desa dengan kebijakan daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. “Fokus kita tidak hanya pada bansos, tapi juga bagaimana desa bisa bergerak selaras dengan program daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa persoalan utama dalam penyaluran bansos selama ini terletak pada kualitas data. Ia menekankan pentingnya validitas dan objektivitas data agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. “Data itu berasal dari panjenengan semua. Maka harus benar-benar valid, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dipengaruhi kepentingan tertentu,” tegasnya, sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat Gerbang Timur, Kamis, (23/04/2026).
Menurutnya, pembaruan data secara berkala serta integrasi sistem menjadi keharusan untuk meminimalkan kesalahan distribusi. Selain itu, prinsip ketepatan sasaran, waktu, dan manfaat harus menjadi dasar dalam setiap penyaluran bantuan sosial.
Tak hanya berfokus pada bansos, Pemkab Bojonegoro juga menekankan pentingnya pembangunan desa yang berwawasan lingkungan. Bupati mengingatkan agar aktivitas pembangunan tidak merusak sumber daya alam, termasuk menghindari penebangan pohon tanpa kontrol yang dapat berdampak pada hilangnya sumber air. “Jangan sampai pembangunan desa justru merusak lingkungan. Penebangan pohon tanpa kontrol bisa menghilangkan sumber air. Ini harus jadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Selain itu, masyarakat desa didorong untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah dan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, turut dihadirkan sejumlah narasumber dari perangkat daerah, termasuk Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Dinas Sosial, serta Dinas Lingkungan Hidup. Materi yang disampaikan meliputi penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), strategi penyaluran bansos, serta pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap aparatur desa mampu menjadi ujung tombak pembangunan yang lebih akurat, responsif, dan berkelanjutan, dengan basis data yang kuat sebagai fondasi utama kebijakan. []
Redaksi02 | Nadiya.
