BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mempercepat pembangunan 3.017 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini masih dalam proses pengerjaan untuk mengejar target pengoperasian ribuan koperasi desa sebelum akhir Juli 2026.
Percepatan pembangunan dilakukan setelah hingga akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 933 unit KDKMP telah beroperasi di berbagai daerah. Jika seluruh gerai yang sedang dibangun dapat diselesaikan tepat waktu, jumlah koperasi yang beroperasi diperkirakan mencapai 3.900 unit atau melampaui target 3.600 unit yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jabar Yuke Mauliani Septina mengatakan progres pembangunan gerai koperasi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di berbagai wilayah.
“Saat ini, akumulasi gerai yang tengah dalam proses pembangunan intensif mencapai kurang lebih 3.017 unit dengan progres yang bervariasi secara masif. Jika seluruh unit yang sedang berproses ini berhasil dirampungkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka akumulasi KDKMP di Jawa Barat berpotensi besar melampaui target awal,” ujar Yuke dalam keterangan resminya kepada awak media, Minggu (07/06/2026), sebagaimana dilansir Jabar Publisher, Senin (08/06/2026).
Menurut Yuke, sejumlah bangunan koperasi telah mencapai progres pembangunan antara 50 persen hingga 90 persen. Kondisi tersebut membuat Pemprov Jabar optimistis target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.
Berdasarkan data Diskuk Jabar, Kabupaten Garut menjadi daerah dengan jumlah KDKMP terbanyak yakni 442 unit, disusul Kabupaten Bogor sebanyak 435 unit dan Kabupaten Cirebon sebanyak 424 unit.
Meski demikian, kesiapan infrastruktur di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Di Kabupaten Garut, dari 442 unit yang direncanakan, baru 34 unit yang telah selesai dibangun, sementara 181 unit lainnya masih dalam proses konstruksi.
Situasi serupa terjadi di Kabupaten Cirebon. Dari target 424 unit, sebanyak 50 unit telah rampung dibangun, sedangkan 279 unit masih dalam tahap pengerjaan.
Untuk mempercepat realisasi program, Pemprov Jabar menerapkan strategi pembangunan fisik yang berjalan bersamaan dengan proses pengurusan legalitas usaha.
“Kami menerapkan kebijakan paralel di mana proses perizinan diakselerasikan bersamaan dengan pembangunan fisik di lapangan. Kendati tugas kami sangat menantang, pengajuan legalitas formal ini tetap harus melalui Agrinas untuk proses izin prinsip, sebelum nantinya diteruskan oleh pemerintah kabupaten dan kota demi legalitas operasional yang sah,” urai Yuke secara komprehensif.
Ia juga menegaskan KDKMP tidak akan menjadi pesaing usaha ritel modern maupun toko kelontong masyarakat karena memiliki fungsi yang berbeda sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Yuke menekankan koperasi akan berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti sembilan bahan pokok (sembako), pupuk bersubsidi, gas elpiji (LPG), serta berbagai komoditas strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Erwan Setiawan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program penguatan ekonomi desa melalui koperasi.
“Melalui integrasi Koperasi Merah Putih ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh agar ke depan tidak ada lagi narasi di mana masyarakat mengalami kelangkaan atau kesulitan dalam mengakses gas LPG, beras berkualitas, maupun komoditas bahan pokok penting lainnya. Koperasi harus hadir sebagai solusi konkret kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Erwan optimis.
Pemprov Jabar berharap percepatan pembangunan dan operasional KDKMP dapat memperkuat distribusi kebutuhan pokok, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa di seluruh wilayah Jabar. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara