Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DI TENGAH kompleksitas persoalan hukum yang kerap membelit warga desa, Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tampil sebagai pelopor inovatif dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berbasis masyarakat. Langkah ini tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan akses terhadap keadilan, tetapi juga menjadi model penyelesaian hukum yang mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai lokal.
Inisiatif tersebut kini menjadi perhatian nasional. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bahkan menjadikan Desa Liang Ulu sebagai salah satu tujuan kunjungan pembelajaran dalam rangka pengembangan potensi desa, khususnya di bidang layanan hukum berbasis komunitas.
Kepala Desa Liang Ulu, Mulyadi, menjelaskan bahwa ide pembentukan Posbakum sudah tercetus sejak 2014. Namun, baru terealisasi pada 2024 pasca-keberhasilan mediasi kasus keramba warga yang ditabrak ponton batu bara. Kasus tersebut diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur pengadilan
Posbakum Liang Ulu aktif melayani masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, dengan prinsip mediasi non-litigasi, partisipatif, tanpa biaya, dan mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Fasilitas ini kini beroperasi di Dusun Satu dan telah menjadi bagian dari program Peacemaker Kementerian Hukum dan HAM RI. Mulyadi bahkan lolos dalam seleksi Paralegal Justice Award (PJA), yang menegaskan pengakuan atas dedikasi desa ini dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif.
Melihat efektivitas program ini, DPMD Kabupaten Sumbawa mengapresiasi dan menjadikannya inspirasi untuk pengembangan sistem penyelesaian sengketa serupa di desa-desa lainMulyadi berharap, ke depan, Posbakum dapat dilembagakan secara resmi dan menjadi layanan hukum wajib di tingkat desa. Ia juga mendorong adanya forum pertukaran praktik baik antar desa serta dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.
Redaksi01-Alfian
