Bupati Pasuruan: Koperasi Merah Putih untuk Rakyat, Bukan Elite Desa

KOPERASI bukan untuk elite desa, melainkan untuk rakyat. Pesan ini ditegaskan oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dalam peluncuran Koperasi Merah Putih Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, sebagai bentuk peneguhan arah kebijakan pembangunan ekonomi desa berbasis kerakyatan.

Peluncuran ini merupakan bagian dari program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang digagas pemerintah pusat dalam rangka membangun struktur ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berlandaskan gotong royong.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) turut berperan aktif dengan menginisiasi kunjungan pembelajaran pengembangan potensi desa. Program ini bertujuan untuk menggali praktik baik koperasi dari berbagai wilayah serta memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola koperasi.

Mas Rusdi menekankan bahwa koperasi desa tidak boleh dipolitisasi atau dijadikan proyek eksklusif elit lokal. Menurutnya, esensi koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan alat untuk memperkaya pejabat desa.

Dalam konteks yang lebih luas, pembentukan koperasi desa ini juga merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semangat ini kini diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang dapat dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat secara langsung.

Program KDMP/KKMP yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari visi pembangunan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan desa.

Dengan didirikannya Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pasuruan, diharapkan masyarakat desa memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, pengembangan usaha lokal, serta integrasi ke dalam rantai nilai yang lebih besar.

Redaksi01-Alfian

About redaksi01

Check Also

Dedi Mulyadi Tinjau Pilkades Digital, 295 Calon Bersaing di Sumedang

PDF 📄Sebanyak 279.437 pemilih di 92 desa Kabupaten Sumedang mengikuti Pilkades ElDigi dengan mekanisme pemungutan …

Kuota Perempuan 30 Persen di BPD Bogor Disorot, Pemda Didesak Bertindak

PDF 📄Perbedaan acuan pengisian anggota BPD di Kabupaten Bogor mendorong desakan evaluasi aturan teknis demi …

Pemerintah Bengkalis Perkuat Tata Kelola Data Desa dan Kelurahan

PDF 📄Pemerintah Kecamatan Bengkalis bersama sejumlah instansi membina aparatur desa dan kelurahan melalui Program Desa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *