Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Ke batas wilayah administrasi desa kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan Dasar Batas Desa Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Tengah mendorong percepatan penegasan batas desa sebagai fondasi legalitas tata kelola wilayah pedesaan.
Kegiatan ini resmi dibuka pada Selasa malam (17/06/2025) di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, dan dihadiri oleh para perwakilan desa, tenaga teknis pemetaan, serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah.
Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Aryawan, menekankan bahwa batas desa tidak sekadar urusan administratif, melainkan juga aspek fundamental dalam keabsahan wilayah, perencanaan pembangunan, serta distribusi program dan anggaran pemerintah.
“Penegasan batas desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini menjadi prasyarat mutlak agar desa memiliki legalitas dan kejelasan wilayah secara hukum,” ujarnya.
Lebih jauh, kepastian batas desa menjadi syarat penting dalam mencegah konflik antarwilayah, menghindari tumpang tindih program pembangunan, dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Tanpa batas yang jelas, risiko perbedaan interpretasi wilayah bisa berdampak langsung pada efektivitas program nasional maupun lokal.
Pemetaan berbasis data spasial, seperti yang didorong dalam Bimtek ini, juga membuka peluang digitalisasi tata kelola desa yang lebih modern dan transparan. Ke depan, desa dapat mengintegrasikan hasil pemetaan ini ke dalam Sistem Informasi Desa dan aplikasi pembangunan lainnya.
Dengan menekankan pentingnya aspek teknis dan legalitas yang akurat, Bimtek Pemetaan Batas Desa di Kalimantan Tengah menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata pemerintahan desa yang tertib wilayah, tertib data, dan tertib pembangunan.
Redaksi01-alfian
