Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TABALONG – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, menjalankan agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2025 dengan mengunjungi 16 desa di berbagai wilayah Kabupaten Tabalong. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang kini memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Selama sepekan, sejak 11 hingga 18 Mei 2025, Supian HK menyambangi sejumlah desa, di antaranya Jaro, Garagata, Muang, Solan, Lano, Nalui, Teratau, Purui, Namun, Santun, Lumbang, Kupang Nundin, Mangkupum, Pasar Batu, Uwie, dan Muara Uya. Dalam setiap kunjungan, ia membuka ruang dialog bersama warga guna menjaring kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. “Reses ini adalah jembatan antara rakyat dan kebijakan. Di sinilah kami mendengar langsung denyut kebutuhan masyarakat,” ujar Supian dalam salah satu sesi dialog bersama warga.
Beragam aspirasi muncul dalam pertemuan tersebut, mulai dari permintaan perbaikan dan pelebaran jalan desa, renovasi tempat ibadah, penambahan lampu penerangan jalan umum, hingga pembangunan fasilitas olahraga untuk masyarakat.
Menurut Supian HK, seluruh masukan dari masyarakat akan dihimpun sebagai bahan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang selanjutnya akan disampaikan kepada instansi teknis terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. “Tugas kami adalah menjembatani agar pembangunan tidak melulu terpusat, tapi juga menyentuh desa-desa. Insyaallah, aspirasi warga akan kita perjuangkan,” tegas politisi senior asal Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, kunjungan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa Tabalong memiliki posisi penting dalam peta pembangunan nasional, terlebih sebagai wilayah penyangga IKN yang harus siap dari sisi infrastruktur dan layanan dasar.
Supian menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam membangun Banua dari pinggiran. Hal ini sejalan dengan visi untuk mengangkat suara masyarakat desa ke dalam panggung kebijakan provinsi. “Kalau tidak kita dengarkan langsung, bagaimana kita tahu apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat?” pungkasnya. []
Redaksi10
