Perbedaan acuan pengisian anggota BPD di Kabupaten Bogor mendorong desakan evaluasi aturan teknis demi memastikan keterwakilan perempuan dan kepastian hukum. KABUPATEN BOGOR DESA NUSANTARA – Kepastian hukum dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bogor menjadi perhatian setelah muncul desakan agar pemerintah daerah menyesuaikan petunjuk teknis dengan Peraturan …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara