Tag Archives: Kebijakan Desa

BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara mendorong penguatan layanan dasar berbasis desa melalui transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), guna memperluas jangkauan pelayanan masyarakat hingga tingkat komunitas. Kebijakan ini dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu yang digelar …

JAKARTA – Sorotan terhadap maraknya kepala desa (Kades) yang terjerat kasus hukum mendorong perlunya penguatan kapasitas administrasi di tingkat desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai persoalan hukum yang menimpa banyak Kades bukan semata karena niat …

MATARAM – Pemerintah pusat menegaskan tidak ada pemotongan Dana Desa, melainkan perubahan tata kelola penyaluran yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa melalui skema Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kebijakan ini disampaikan untuk merespons isu yang beredar di masyarakat terkait pengurangan alokasi Dana Desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes …

GARUT – Proses pemekaran desa di Kabupaten Garut memasuki tahap lanjutan dengan total 22 desa persiapan di 16 kecamatan kini berada pada fase kedua evaluasi. Tahap ini menjadi penentu bagi desa-desa tersebut untuk ditetapkan sebagai desa definitif setelah melalui serangkaian penilaian administratif dan faktual di lapangan. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat …

JAKARTA – Pemerintah pusat menegaskan tidak ada pemotongan Dana Desa (DD), melainkan hanya melakukan penyesuaian tata kelola agar pemanfaatannya lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat desa. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat meninjau Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kecamatan Luwuk …

JEMBER – Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027 di Kabupaten Jember memasuki babak baru setelah muncul skema pembiayaan mandiri oleh para calon kepala desa (kades). Kebijakan ini disebut sebagai upaya efisiensi anggaran daerah agar dapat dialihkan ke sektor pembangunan desa. Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkapkan, inisiatif tersebut …

MEDAN – Kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terkait penempatan Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP) dalam kategori barang dan jasa menuai kritik dari Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Penrad Siagian dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN). …

ACEH, SINGKIL DESA – NUSANTARA: Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) Pea Bumbung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) di Kantor Desa Pea Bumbung. Rapat tersebut awalnya membahas program ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025, namun menghasilkan keputusan penting dengan mengalihkan alokasi dana ketahanan pangan untuk penanganan darurat pascabanjir yang melanda desa. Keputusan pengalihan …

KUNINGAN, DESA – NUSANTARA: Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Balai Desa Galaherang, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan berlangsung tidak sepenuhnya kondusif setelah dua warga, Sopiah dan Yus, melayangkan protes keras terkait pembagian bantuan yang dinilai tidak adil. Dalam momen pembagian bansos pangan yang semestinya berjalan lancar, kedua warga tersebut mengaku kecewa karena merasa tidak pernah …