Pemerintahan

KOTAMOBAGU – Pemerintah mempertegas batas usia dan masa tugas perangkat desa dan kelurahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai upaya membangun birokrasi yang profesional dan produktif. Kebijakan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara regenerasi aparatur dan pemanfaatan pengalaman kerja di tingkat lokal. Regulasi tersebut mengatur bahwa calon perangkat desa …

BARITO UTARA – Kepolisian Resor (Polres) Barito Utara meningkatkan pendekatan humanis kepada masyarakat melalui kegiatan sambang ke Desa Benangin I dan II, Kecamatan Teweh Timur, Selasa (21/04/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat komunikasi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 11.20 WIB tersebut …

BEKASI – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa dilakukan melalui pembahasan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Selasa (21/04/2026). Kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) tersebut mendapat pengamanan dari Kepolisian Sektor (Polsek) Cikarang Timur guna memastikan proses berjalan aman dan kondusif. Musdes yang berlangsung di …

SUKOHARJO – Aparat lingkungan di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, meluruskan informasi terkait penutupan akses jalan menuju sebuah warung makan yang sempat memicu polemik di masyarakat, dengan menegaskan bahwa gundukan tanah di lokasi tersebut merupakan bagian dari program peninggian jalan, bukan aksi penolakan warga. Ketua Rukun Warga (RW) 10 Dukuh Sudimoro …

JAKARTA – Upaya pencegahan korupsi di tingkat desa kini makin diperkuat melalui pengawasan langsung dari aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menegaskan komitmennya mengawal tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan dan akuntabel melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menyatakan bahwa …

KUNINGAN – Dugaan manipulasi dalam proses pengisian perangkat desa mencuat di Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, setelah perubahan kebijakan yang dinilai tidak transparan memicu reaksi warga dan berpotensi masuk ke jalur pengawasan resmi. Polemik ini bermula dari rencana awal rotasi jabatan yang diinisiasi Pemerintah Desa (Pemdes) Puncak, namun mendadak …

JAKARTA – Sorotan terhadap maraknya kepala desa (Kades) yang terjerat kasus hukum mendorong perlunya penguatan kapasitas administrasi di tingkat desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai persoalan hukum yang menimpa banyak Kades bukan semata karena niat …

MURUNG RAYA – Pemerintah Kecamatan Seribu Riam mendorong percepatan pelaksanaan seleksi terbuka perangkat desa setelah ditemukan masih ada satu Pemerintah Desa (Pemdes) yang belum menjalankan proses tersebut hingga tahun 2026. Camat Seribu Riam, Niko Santoro, menyebut dari total tujuh Pemdes di wilayah Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya (Mura), Provinsi …

REMBANG – Aksi unjuk rasa warga Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, dipicu polemik seleksi perangkat desa yang dinilai tidak transparan, sehingga mendorong pemerintah kecamatan turun tangan membuka ruang audiensi sekaligus meredam potensi konflik, Senin (20/04/2026). Warga dijadwalkan menggelar demonstrasi di balai desa bersamaan dengan audiensi terbuka yang melibatkan Pemerintah …

JAKARTA – Program pengawasan pembangunan desa berbasis digital melalui aplikasi Jaga Desa terus diperkuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. Program yang diinisiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) ini terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Kementerian …