JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke tingkat desa dengan menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan gizi tepat sasaran sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam program prioritas nasional …
Read More »32 Pengurus PABPDSI Banjar Resmi Dikukuhkan, Fokus Perkuat Peran BPD
MARTAPURA – Pengukuhan kepengurusan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banjar periode 2026–2028 menjadi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dalam memperkuat peran pengawasan dan representasi masyarakat di tingkat desa. Sebanyak 32 pengurus resmi dikukuhkan di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Martapura, Kamis (2/4/2026). …
Read More »Ratusan Perangkat Desa Pandeglang Menunggu Siltap Triwulan
PANDEGLANG – Ratusan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pandeglang, Banten, masih harus menunggu gaji mereka cair, meski penghasilan tetap yang seharusnya diterima setiap bulan belum juga masuk rekening. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. Seorang kepala desa yang …
Read More »Kerusakan Jalan Desa Membahayakan Warga dan Pelajar
TELUK MERANTI – Jalan utama menuju SMP Negeri 3 di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, mengalami kerusakan parah yang sudah berlangsung selama dua tahun, memicu keresahan masyarakat desa terhadap keselamatan dan akses pendidikan. Warga berharap perbaikan segera dilakukan agar aktivitas sehari-hari dan mobilitas pelajar kembali lancar. Kepala Desa (Kades) …
Read More »Desa Klino Jadi Model Proyek Jalan Berkualitas dan Transparan
BOJONEGORO – Warga Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, kini mendapat kemudahan akses berkat proyek pembangunan jalan yang diawasi ketat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kualitas dan transparansi pengerjaan, sekaligus menegaskan proyek harus tepat mutu, tepat waktu, dan tepat …
Read More »Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Inovasi Pemerintah Perkuat Desa
JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat distribusi pangan dan penggerak ekonomi desa. Hingga akhir Maret 2026, lebih dari 3.000 unit KDKMP telah rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat, sementara puluhan ribu titik lainnya tengah memasuki tahap pembangunan. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dipimpin Menteri Koordinator (Menko) …
Read More »Desa Telagasari Sepakati Tukar Guling Tanah untuk KDKMP
INDRAMAYU – Pemerintah Desa Telagasari, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk membahas pemanfaatan aset desa melalui skema tukar guling tanah. Agenda utama dalam musyawarah yang digelar pada Selasa malam, 31 Maret 2026, mulai pukul 21.00 WIB di Balai Desa Telagasari, adalah persetujuan pembangunan Kios Desa/Koperasi Desa …
Read More »Musdes Tanjung Dorong Transparansi Anggaran Desa 2025
TULUNGAGUNG – Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk memaparkan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, Senin (31/3/2026). Kegiatan ini menjadi momen evaluasi sekaligus ajang transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat setempat. Kegiatan yang berlangsung di balai desa dihadiri perangkat …
Read More »Pati Matangkan Solusi Penolakan Lokasi Gedung KDMP
PATI – Penolakan warga terhadap rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lapangan Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, mulai menemukan solusi melalui jalur musyawarah desa. Kepala Desa (Kades) Sukobubuk, Saman, menekankan bahwa penolakan bukan pada program KDMP, melainkan pada lokasi yang dianggap mengganggu fungsi lahan publik. Menurut Saman, lapangan …
Read More »Pengelolaan Dana Desa Ambon Tetap Transparan Meski Anggaran Menyusut
AMBON – Pemerintah Kota Ambon mencatat adanya penyesuaian alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2026. Total Dana Desa turun dari Rp31,28 miliar pada 2025 menjadi Rp29,28 miliar, sementara ADD berkurang dari Rp75,62 miliar menjadi Rp61,77 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp91,06 miliar dari sebelumnya Rp106,9 miliar. …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara