Nasional

Warta desa berskala nasional

Banyuwangi Kukuhkan 40 Kades Paralegal, Perkuat Keadilan hingga Desa

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memperkuat akses keadilan hingga tingkat desa dengan mengukuhkan 40 Kepala Desa (Kades) sebagai paralegal bersertifikat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian sengketa masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif tanpa harus selalu menempuh jalur pengadilan. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, setelah para kades menyelesaikan …

Read More »

Tokoh Adat Didorong Jadi Motor Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa

KABUPATEN KUPANG – Penguatan peran Lembaga Adat Desa (LAD) menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang dalam membangun desa yang tangguh dan berbudaya. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) LAD Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2026, pemerintah daerah mendorong sinergi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan untuk menjaga harmoni sosial …

Read More »

Penguatan Dolar Tak Goyahkan Desa, Mentan Andalkan Sektor Pertanian

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi desa di tengah menguatnya nilai dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, ketahanan sektor pangan domestik membuat masyarakat desa tidak terlalu terdampak oleh gejolak ekonomi global karena sebagian besar kebutuhan pokok diproduksi di dalam negeri. Pernyataan …

Read More »

Maruli Simanjuntak Perluas Program Air Bersih hingga Dukung Ketahanan Pangan

JAKARTA – Program penyediaan air bersih yang digagas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berkembang menjadi gerakan nasional untuk mendukung kebutuhan sanitasi hingga ketahanan pangan di berbagai wilayah pedesaan Indonesia. Hingga 2026, TNI AD tercatat telah membangun 7.217 titik sumber air yang tersebar di sejumlah daerah pelosok, mulai dari …

Read More »

Konflik Lahan Mengancam, Masyarakat Muara Dua Minta Pemerintah Bertindak

BENGKALIS – Warga Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menertibkan dugaan praktik mafia tanah serta aktivitas perambahan hutan yang dinilai semakin meluas di wilayah tersebut. Desakan itu muncul setelah masyarakat menemukan adanya dugaan transaksi jual beli lahan tanpa dokumen …

Read More »

Pemerintah Genjot Operasional Kopdes, Kades Diminta Solid

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan peran Kepala Desa (Kades) menjadi faktor utama dalam memastikan operasional koperasi berjalan efektif hingga menyentuh masyarakat desa secara langsung. Ferry menyampaikan, legalitas puluhan ribu koperasi desa tidak akan tercapai …

Read More »

Wargiati Kembali Pimpin PAPDESI, Siap Dukung Program Presiden

JAKARTA SELATAN – Pemerintah terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan pembangunan desa nasional. Komitmen itu ditegaskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) II Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes …

Read More »

Pemerintah Bangun Desa Nelayan Modern di Wilayah Pesisir Indonesia

JAKARTA – Pemerintah pusat menargetkan percepatan pembangunan 1.386 Desa Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia yang ditargetkan rampung dan diresmikan pada Desember 2026 sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan penguatan ekonomi kelautan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program tersebut merupakan langkah besar untuk memperbaiki taraf …

Read More »

PKK NTB Minta Program Desa Berdaya Tepat Sasaran dan Tidak Tumpang Tindih

LOMBOK TIMUR – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan program Desa Berdaya di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, mulai menunjukkan dampak nyata dalam enam bulan ke depan melalui penguatan ekonomi keluarga, pencegahan stunting, hingga penanganan pernikahan anak. Desa tersebut dipilih sebagai proyek percontohan …

Read More »

DPR Buka Peluang Desa Adat Ikut Menentukan Arah Investasi Daerah

DENPASAR – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat kembali menguatkan posisi desa adat sebagai aktor penting dalam tata kelola wilayah, termasuk membuka peluang keterlibatan mereka dalam proses pemberian izin investasi di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah mendorong pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum …

Read More »