MONOKWARI, Selasa (24/06/2025) — Upaya peningkatan akuntabilitas dan inovasi dalam pengelolaan dana desa kini mulai digalakkan secara sistematis di Papua Barat. Bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, desa atau kampung kini diarahkan menjadi motor penggerak transformasi pembangunan berbasis tata kelola yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung Tingkat Regional Papua Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, dan diikuti oleh ratusan perwakilan kepala daerah, kepala distrik, pemerintah kampung, pendamping desa, hingga tenaga ahli dari seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.
Ketua Panitia Workshop, Fajar Nur Firmansyah, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah kampung terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. “Workshop ini juga menjadi ruang untuk mendorong transformasi ekonomi desa secara berkelanjutan,” ujarnya.
Apa yang dilakukan BPKP dalam kegiatan ini? BPKP memberikan pendampingan langsung agar pemerintah kampung dapat menggunakan dana desa secara inovatif, efisien, dan tepat sasaran. Tujuannya adalah agar dana desa tidak hanya habis digunakan, tetapi menghasilkan dampak nyata yang berkelanjutan.
Siapa saja yang terlibat? Peserta kegiatan mencakup unsur pemerintahan dari berbagai tingkatan di Papua Barat, termasuk kepala daerah dan perangkat kampung, serta mitra teknis dari pusat dan daerah.
Di mana kegiatan berlangsung? Kegiatan ini dipusatkan di Manokwari, sebagai bagian dari koordinasi tingkat regional untuk wilayah Provinsi Papua Barat.
Kapan kegiatan ini dilaksanakan? Workshop diselenggarakan pada Selasa (24/06/2025), sebagai bagian dari agenda tahunan pembinaan dan pengawasan keuangan desa.
Mengapa penguatan kapasitas ini dianggap penting? Karena desa atau kampung merupakan garda terdepan pembangunan nasional. Menurut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, keberhasilan pembangunan kampung sangat menentukan kemajuan daerah dan bangsa secara keseluruhan.
Bagaimana komitmen Pemprov dan BPKP ke depan? Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan terus bersinergi dengan BPKP dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, mendorong kerja sama lintas sektor, dan memperkuat pengawasan agar setiap rupiah dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat.
Redaksi01-Alfian