RPJMD 2025–2029, Kukar Fokus Pada Fondasi Pembangunan

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan tahun 2026 sebagai awal pelaksanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Kukar, Selasa (22/04/2025), Bupati Kukar, Edi Damansyah, menekankan bahwa tahun ini menjadi titik awal penguatan fondasi pembangunan daerah.

“Tema pembangunan pada tahun 2026 berfokus pada penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar Edi.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Kukar juga bertujuan untuk mendukung pencapaian visi nasional Indonesia Emas 2045, serta mewujudkan visi daerah Kukar Maju, Tangguh, dan Berbudaya 2045. Visi ini, lanjutnya, sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2024.

Edi menambahkan bahwa tahun pertama pelaksanaan RPJMD merupakan kesempatan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun dasar yang kokoh untuk pembangunan selama lima tahun mendatang. Oleh karena itu, Pemkab Kukar menjadikan kelembagaan dan infrastruktur sebagai prioritas utama.

Dalam arahannya, Bupati Kukar juga mengingatkan pentingnya agar proses pembangunan berjalan secara tertib, sinergis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk menjalankan program pembangunan dengan pendekatan kolaboratif.

“Kita harus menciptakan pola kerja yang saling mendukung antarinstansi dan membangun kemitraan strategis dengan seluruh pihak terkait. Pembangunan tidak bisa berjalan secara sektoral dan terpisah, melainkan harus sejalan dengan visi yang sama,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Kami berharap masyarakat terus menjaga kondisi wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan optimal, membangun kolaborasi, serta menyampaikan kritik dan ide kepada pemerintah secara konstruktif,” tambahnya.

Musrenbang RKPD 2026 ini menjadi forum penting untuk merancang rencana kerja pemerintah daerah secara partisipatif dan terarah. Diharapkan, melalui proses ini, pembangunan di Kukar dapat dilaksanakan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.*