Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
NATUNA – Pemerintah desa di Kabupaten Natuna (Natuna), Kepulauan Riau (Kepri), diminta memperkuat tata kelola keuangan agar anggaran yang dikelola tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun penyimpangan. Peningkatan kemampuan aparatur, keterbukaan informasi, integritas, dan pemanfaatan teknologi menjadi sejumlah aspek penting untuk memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khaidir, saat membuka Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) itu berlangsung di Gedung Sri Arindit, Ranai.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kemajuan Natuna juga dinilai bergantung pada perkembangan desa-desa di wilayah tersebut.
Karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban. Anggaran yang dipercayakan kepada pemerintah desa harus dikelola sebagai amanah masyarakat dan diarahkan untuk kepentingan serta kesejahteraan warga.
“Jangan sampai anggaran desa yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya administrasi, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, maupun ketidaktepatan dalam pelaksanaan kegiatan,” demikian pesan Bupati dalam sambutan yang dibacakan Khaidir.
Untuk mencegah persoalan tersebut, Bupati menekankan lima hal yang perlu diperhatikan kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan.
Pertama, aparatur desa harus memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban, harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar penggunaan anggaran berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, pemerintah desa perlu membangun transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi perlu menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ketiga, anggaran harus diarahkan pada program yang menjawab kebutuhan masyarakat. Prioritas pemanfaatannya mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Keempat, kepala desa dan perangkatnya harus menjaga integritas serta profesionalisme. Bupati mengingatkan agar kewenangan tidak disalahgunakan dan pengelolaan keuangan terbebas dari konflik kepentingan maupun penyimpangan.
“Jadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok,” demikian salah satu pesan dalam sambutannya.
Kelima, pemerintah desa didorong memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperbaiki administrasi keuangan. Penggunaan teknologi diharapkan meningkatkan ketertiban pencatatan, akurasi data, efisiensi pekerjaan, serta mempermudah pengawasan dan evaluasi.
Selain tata kelola anggaran, pemerintah desa juga diminta menggali potensi lokal untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Penguatan ketahanan pangan dan pengembangan usaha produktif menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
Bupati menilai keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Ukuran yang lebih penting adalah manfaat program bagi masyarakat dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan.
Kepada para narasumber, Bupati meminta agar materi pelatihan disampaikan secara menyeluruh, praktis, dan mudah dipahami. Pembahasan juga diharapkan mencakup berbagai persoalan yang kerap dihadapi pemerintah desa beserta alternatif penyelesaiannya.
Sementara itu, Khaidir meminta para peserta memanfaatkan pelatihan untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan desa.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna berharap kapasitas kepala desa dan perangkat desa semakin kuat. Dengan tata kelola yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab, anggaran desa diharapkan mampu mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sebagaimana diberitakan Mandalapos, Rabu, (11/11/2026). []
Redaksi02
