Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SANGGAU – Pengakuan terhadap Hutan Adat Tae menjadi modal penting bagi masyarakat Desa Tae, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar), untuk menjaga warisan alam sekaligus mempertahankan sumber penghidupan bagi generasi mendatang.
Upaya perlindungan kawasan hutan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat adat yang melibatkan pemerintah desa, ketemenggungan, dan organisasi masyarakat sipil. Proses pemetaan wilayah telah dimulai sejak 2012 sebelum akhirnya memperoleh pengakuan pemerintah melalui surat keputusan pada 2018.
Kepala Desa (Kades) Tae, Melkianus Midi, mengatakan pengakuan tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mempertahankan kawasan hutan adat sebagai bagian dari warisan yang harus dijaga secara berkelanjutan.
“Paling tidak kita sudah diakui oleh pemerintah. Sekarang seperti yang diatur undang-undang, hutan adat itu sudah bukan hutan negara. Berarti ini bukan untuk sesaat, tetapi untuk keturunan anak cucu ke depan,” ujarnya.
Perjuangan tersebut semakin diperkuat setelah Melkianus terpilih sebagai Kades pada 2013. Sejak saat itu, upaya pemetaan dan penguatan pengakuan wilayah adat terus dilakukan hingga membuahkan hasil enam tahun kemudian.
Keberadaan Hutan Adat Tae tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga menopang berbagai aktivitas kehidupan masyarakat desa. Kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertanian dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang menjadi bagian dari potensi sumber daya lokal.
Sejumlah komoditas yang terdapat di kawasan tersebut antara lain kopi, tengkawang, dan berbagai jenis buah-buahan. Potensi ini membuka peluang pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Melkianus menjelaskan hampir seluruh masyarakat Desa Tae memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan bentang alam di wilayahnya. Karena itu, keberlanjutan kawasan hutan menjadi kepentingan bersama, baik untuk menjaga identitas masyarakat adat maupun mempertahankan sumber penghidupan.
Namun, pengakuan terhadap hutan adat belum otomatis menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung. Pemerintah desa bersama ketemenggungan masih berupaya memperkuat kapasitas masyarakat agar potensi sumber daya alam dapat dikelola dan memberikan nilai tambah.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah membangun kerja sama dengan berbagai pihak melalui pelatihan dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini turut diperkenalkan dalam Festival Lestari 2026 yang diselenggarakan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) pada 10–12 November 2026 di Dusun Semangkar, Desa Tae.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, peserta yang terdiri atas pegiat lingkungan, jurnalis lingkungan, mitra LTKL, dan pemangku kepentingan diajak mengunjungi Hutan Adat Tae untuk mempelajari praktik pengelolaan sumber daya alam yang diwariskan masyarakat secara turun-temurun.
Kegiatan diawali dengan tarian penyambutan masyarakat Dayak Tae dan ritual adat sebelum peserta memasuki kawasan hutan. Mereka juga diperkenalkan dengan pengelolaan tembawang, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti kopi dan tengkawang, serta peluang pengembangan ekowisata berbasis komunitas.
Festival yang mengusung tema “Merawat Arus” tersebut menjadi ruang kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, pelaku usaha, akademisi, media, dan mitra pembangunan. Sebagaimana diberitakan KabarKalimantan, Rabu (11/11/2026), penyelenggaraan festival di Kalbar juga mengangkat keterhubungan wilayah melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.
Melalui pengenalan praktik pengelolaan Hutan Adat Tae, kegiatan tersebut memperlihatkan bagaimana perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.
Ke depan, penguatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat membantu Desa Tae mengoptimalkan potensi hasil hutan bukan kayu serta ekowisata tanpa mengabaikan kelestarian kawasan adat yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. []
Redaksi02
