Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Kemendes PDT meminta pemerintah desa menyediakan pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi agar digitalisasi pelayanan publik dapat diakses secara merata.
JAKARTA – Pemerataan akses pelayanan publik menjadi tantangan penting dalam transformasi digital pemerintahan desa. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meminta pemerintah desa menyediakan pendamping bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi agar perubahan sistem pelayanan tidak membuat sebagian masyarakat kesulitan memperoleh layanan.
Arahan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI) Kemendes PDT, Mulyadin Malik, dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Lomba Website Desa Nasional Tahun 2027 yang berlangsung secara daring di Jakarta, Selasa.
Mulyadin menilai keberadaan pendamping diperlukan untuk membantu masyarakat yang belum akrab dengan perangkat dan layanan digital. Menurut dia, pemerintah desa perlu memastikan tersedianya bantuan agar seluruh warga dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan berbasis teknologi.
“Siapkan pendamping warga yang kurang akrab teknologi seperti bagaimana praktik baik yang ada di yang saya sampaikan tadi, seperti di Denmark dan India,” kata Mulyadin sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (10/11/2026).
Ia mencontohkan Denmark yang menyediakan jalur bantuan bagi warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan pemerintahan elektronik. Sistem tersebut menjadi salah satu praktik yang dapat dipelajari dalam membangun pelayanan digital yang mudah dijangkau berbagai kelompok masyarakat.
“Di Denmark, di sana peringkat satu e-government-nya dengan survei empat kali berturut-turut. Jadi, kita ikut seperti itu makanya lomba ini kita lakukan. Pembelajaran yang kita dapat dari Denmark, itu ada satu pintu layanan, satu identitas digital yang disediakan jalur juga bantuan pelayanan bagi warga yang tadi gagap teknologi,” ucap dia.
Mulyadin menjelaskan, pendampingan merupakan bagian penting dari penerapan digitalisasi agar manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat yang telah memiliki kemampuan menggunakan teknologi. Karena itu, pengembangan sistem pelayanan harus disertai upaya memastikan warga yang membutuhkan bantuan tetap mendapatkan akses.
Digitalisasi secara menyeluruh juga menjadi tahapan menuju desa cerdas atau smart village. Menurut Mulyadin, desa perlu membangun sistem digital sebagai fondasi sebelum mencapai konsep tersebut.
“Smart village tidak akan tercapai, tidak akan kita dapatkan, tapi harus kita lalui, yaitu namanya pulau digitalisasi,” kata dia.
Ia menegaskan, pemanfaatan teknologi harus mencakup seluruh pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan informasi yang tersedia benar-benar bermanfaat bagi warga.
“Jadi, kita harus bagaimana mendigitalisasi seluruh pelayanan kita kepada masyarakat,” ucapnya.
Melalui pemerataan akses dan pendampingan, Kemendes PDT berharap digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan desa tanpa mengesampingkan warga yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Upaya tersebut diharapkan menjadi landasan bagi desa-desa di Indonesia untuk berkembang dan meningkatkan daya saing di tingkat global. []
Redaksi 01
