DPMK Berau Minta BUMK Benahi Pengelolaan Pasar Desa

Related Articles

Langgar Prosedur Pemecatan Perangkat Desa, SK Kades Bisa Dicabut

31/10/2026

Jatuh Saat Berpidato di Balai Desa, Ketua BPD Kalirandu Meninggal

31/10/2026

Wali Kota Cup VIII Segera Bergulir, 25 Tim Desa dan Kelurahan Siap Bertarung

31/10/2026

DPMK Berau mendorong BUMK mengelola pasar desa secara profesional agar fasilitas perdagangan lebih ramai, memberi kepastian tempat bagi pedagang, dan menghasilkan pemasukan bagi kampung melalui penyewaan petak dagang.

BERAU DESA NUSANTARA  – Pengelolaan pasar desa di Kabupaten Berau diarahkan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau mendorong badan usaha tersebut mengambil peran dalam mengelola fasilitas pasar, termasuk mengatur penyewaan petak dagang agar aset kampung dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Dorongan itu menyasar sejumlah pasar yang dibangun melalui bantuan Kementerian Desa maupun Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Sebagian fasilitas tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada pemerintah kampung untuk digunakan masyarakat.

Kepala DPMK Berau Tenteram Rahayu menilai pasar desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaannya memberi kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk sekaligus mendekatkan akses kebutuhan pokok bagi warga.

“Pasar juga memudahkan warga mendapatkan kebutuhan sehari-hari tanpa harus bergantung pada pusat perdagangan yang lebih jauh,” terangnya, sebagaimana diberitakan Halo Bontang, Jumat (30/10/2026).

Salah satu peluang yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan BUMK ialah penyewaan petak dagang. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah kampung memiliki sumber pemasukan dari pemanfaatan aset, sementara pedagang memperoleh kepastian tempat untuk menjalankan usahanya.

Pengelolaan melalui BUMK juga dinilai dapat memperjelas tanggung jawab operasional pasar. Mulai dari pendataan pedagang, penetapan tarif sewa, pencatatan penerimaan, hingga pelaporan penggunaan pendapatan dapat dilakukan melalui tata kelola badan usaha yang lebih terstruktur.

Namun, potensi ekonomi pasar desa tidak otomatis terwujud hanya dengan tersedianya bangunan. Sejumlah pasar di Berau belum beroperasi setiap hari sehingga pengelola perlu menyesuaikan jadwal kegiatan perdagangan dengan kebutuhan dan aktivitas masyarakat setempat.

DPMK Berau karena itu menekankan pentingnya peningkatan kemampuan pengurus BUMK, terutama dalam mengelola kegiatan operasional dan mengembangkan unit usaha. Pengelola perlu memiliki keterampilan administrasi, pencatatan keuangan, pengaturan jadwal pasar, serta penagihan sewa secara tertib.

Tingkat keterisian petak dagang juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Bangunan pasar yang tersedia tidak akan menghasilkan pendapatan optimal apabila banyak lapak kosong, pedagang belum tertarik menempati fasilitas tersebut, atau pengelola tidak memiliki data penyewa yang tertata.

Pendataan pedagang dan penetapan tarif sewa yang wajar dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu, pemerintah kampung perlu memastikan seluruh penerimaan dari pemanfaatan pasar tercatat dalam administrasi keuangan dan dilaporkan secara terbuka.

Hingga berita ini disusun, DPMK Berau belum menyampaikan data terperinci mengenai jumlah pasar desa yang telah dikelola BUMK, fasilitas yang masih dikelola secara mandiri, maupun target pendapatan dari penyewaan petak dagang.

Penguatan tata kelola menjadi faktor penting agar pasar desa tidak berhenti sebagai bangunan fisik yang hanya sesekali digunakan. Jika dikelola secara profesional dan sesuai kebutuhan warga, fasilitas tersebut berpeluang memperluas ruang usaha pedagang lokal sekaligus menambah sumber pendapatan kampung. []

Redaksi 01