Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pemkab Kutim memiliki waktu sekitar tiga bulan hingga akhir 2026 untuk memaksimalkan enam program prioritas setelah Perubahan APBD dengan belanja Rp6,427 triliun disepakati bersama DPRD.
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menghadapi waktu sekitar tiga bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan enam program prioritas setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Rabu (30/09/2026) malam.
Enam program prioritas tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah. Sejumlah sektor yang disebut menjadi perhatian meliputi penguatan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah, pengembangan ekonomi daerah, serta pemantapan ketahanan pangan.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman optimistis program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara maksimal meskipun waktu pelaksanaan anggaran hingga akhir 2026 relatif terbatas.
Kesepakatan Perubahan APBD dicapai melalui rapat paripurna DPRD Kutim setelah proses pembahasan yang berlangsung antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim.
“Alhamdulillah malam hari ini kita telah menyelesaikan tahapan yang terakhir terkait dengan perubahan aturan, dengan disepakatinya rancangan Perda APBD Perubahan menjadi Perda APBD Perubahan,” ujar Ardiansyah Sulaiman saat diwawancarai seusai rapat paripurna di Kantor DPRD Kutim.
Dalam postur Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,408 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp6,427 triliun. Struktur tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp19 miliar.
Defisit ditutup melalui pembiayaan neto sebesar Rp19 miliar. Nilai tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp44 miliar setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp25 miliar.
Dengan komposisi tersebut, proyeksi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nihil.
Sebelum mencapai persetujuan, pembahasan perubahan anggaran berlangsung cukup panjang dan dinamis. Proses tersebut mencakup pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penyesuaian postur anggaran, hingga pelaksanaan rapat paripurna.
Ardiansyah mengungkapkan sempat muncul kekhawatiran mengenai mekanisme rapat paripurna yang dilaksanakan secara simultan. Sekwan Kutim kemudian berkonsultasi dengan Kemendagri untuk memastikan proses tersebut tetap sesuai ketentuan.
“Meskipun ada semacam kekhawatiran apakah kemungkinan Paripurna yang tersusun secara simultan ini, ternyata alhamdulillah setelah dikonsultasikan oleh Sekwan kepada Kementerian Dalam Negeri enggak masalah, asal tahapan itu berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya,” terangnya.
Penyelesaian pembahasan Perubahan APBD menjadi penting karena waktu pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran semakin terbatas.
Selain percepatan enam program prioritas, Pemkab Kutim juga memastikan kewajiban utang daerah telah dialokasikan dan diselesaikan melalui APBD murni. Fokus berikutnya diarahkan pada pelaksanaan anggaran agar program yang telah masuk dalam Perubahan APBD dapat direalisasikan dalam waktu yang tersedia.
Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kesiapan perangkat daerah, serta pengendalian realisasi anggaran akan menjadi faktor penting agar enam program prioritas dapat memberikan hasil sesuai perencanaan hingga akhir tahun. []
