PANDEGLANG – Kesiapan sirene, jalur evakuasi, peta menuju titik aman, hingga keterlibatan relawan menjadi perhatian dalam pemeriksaan kesiapsiagaan tsunami di sejumlah desa pesisir Banten. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menerima peringatan dan melakukan evakuasi dengan cepat apabila ancaman tsunami terjadi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Tim Kedeputian Bidang Pencegahan melakukan pemeriksaan di kawasan pesisir Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon sejak 6 September 2026. Penilaian menggunakan indikator Tsunami Ready untuk melihat kesiapan sarana peringatan dini sekaligus kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pemeriksaan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau, terutama pada wilayah vital dan permukiman yang pernah terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018.
“Penilaian kesiapsiagaan dilakukan di kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya di Pandeglang, serta beberapa desa pesisir di Serang dan Cilegon, untuk memastikan berfungsinya sarana peringatan dini,” kata dia, sebagaimana diberitakan Antara, Kamis, (10/09/2026).
Di Kabupaten Pandeglang, pemeriksaan menunjukkan menara sirene peringatan dini di Kecamatan Sumur dan Panimbang berada dalam kondisi siap operasi. Jalur evakuasi juga telah terpasang dengan baik dan simulasi kebencanaan rutin dilakukan oleh masyarakat setempat.
Namun, kesiapan tersebut masih memiliki catatan. Perangkat Warning Receiver System (WRS) Gen di kawasan Tanjung Lesung masih dalam proses perbaikan sehingga menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan sistem peringatan dini.
Sementara itu, pemeriksaan di Desa Salira, Karang Suraga, dan Desa Anyar, Kabupaten Serang, memperlihatkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta relawan pantai telah menjalankan perannya secara optimal. Kesiapan tersebut diperkuat dengan keberadaan menara sirene dan peta jalur evakuasi menuju lokasi aman yang berfungsi normal.
Di Kota Cilegon, pemeriksaan di Kelurahan Kubangsari memastikan tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) peringatan dini. Fasilitator kelurahan juga aktif menyebarluaskan informasi kebencanaan, sementara sirene tsunami di area kantor kelurahan dipastikan dapat berfungsi dengan baik.
Pemeriksaan di tiga wilayah pesisir tersebut menunjukkan kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat peringatan dini. Keberfungsian sirene, kejelasan jalur evakuasi, kesiapan prosedur, serta kemampuan relawan dan masyarakat menyebarluaskan informasi menjadi bagian penting agar peringatan dapat ditindaklanjuti secara cepat.
BNPB mengapresiasi kolaborasi aktif pemerintah daerah (pemda) dan komunitas relawan lokal dalam menjaga keandalan infrastruktur pemantauan bencana. Sinergi tersebut diharapkan terus dipertahankan untuk memperkuat perlindungan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir Banten. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara