Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
YOGYAKARTA – Penegasan batas desa di delapan kabupaten menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum wilayah sekaligus mengurangi potensi sengketa yang dapat menghambat pemenuhan hak masyarakat, terutama dalam administrasi pertanahan.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat proses tersebut melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) yang berlangsung pada 2025-2029. Program ini memasuki tahap kedua pada 2026 setelah tiga kabupaten menyelesaikan tahap pertama.
Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono mengatakan kejelasan batas wilayah desa diperlukan agar status administratif dan yuridis suatu wilayah memiliki dasar yang lebih pasti. Kepastian tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat, khususnya dalam urusan legalitas administrasi pertanahan.
“Pada Tahun 2026 Tahap-1 telah diselesaikan 3 Kabupaten lokasi ILASPP yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Murtono saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis, Rabu (9/9/2026), sebagaimana diberitakan Tribunnews, Rabu, (09/09/2026).
Pada tahap kedua 2026, pelaksanaan ILASPP diperluas ke delapan kabupaten. Lima di antaranya, yakni Klaten, Pati, Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo, mulai menjalankan proses melalui bimbingan teknis skrining analisis risiko lingkungan dan sosial.
Tahapan tersebut ditujukan untuk mengenali sejak awal kemungkinan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat sebelum kegiatan penegasan batas dilaksanakan di lapangan. Hasil skrining kemudian menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi terhadap risiko yang ditemukan.
“Hasil analisa digunakan sebagai bahan mitigasi risiko lingkungan dan sosial untuk meminimalisasi atau menghilangkan potensi dampak negatif dari suatu kegiatan terhadap lingkungan alam dan masyarakat,” paparnya.
Setelah proses pemetaan dilakukan, desa akan dikelompokkan berdasarkan kondisi masing-masing. Desa yang tidak memiliki persoalan batas dapat diproses lebih lanjut, sedangkan wilayah yang memiliki potensi sengketa akan mendapat fasilitasi dan mediasi secara berjenjang oleh pemerintah daerah.
Pengalaman tahap pertama menunjukkan mediasi dapat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, misalnya, 16 dari total 200 desa sempat teridentifikasi berpotensi mengalami konflik. Setelah melalui mediasi yang difasilitasi bupati setempat, seluruh desa tersebut mencapai kesepakatan.
Penyelesaian persoalan batas juga dilakukan di Kabupaten Toli-Toli. Mediasi yang ditempuh pemerintah berhasil menyelesaikan sengketa yang melibatkan empat desa.
Murtono mengatakan data hasil pemetaan nantinya tidak hanya berguna untuk mengetahui desa yang telah siap menjalani proses penegasan batas, tetapi juga menjadi alat untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Manfaat dari hasil pengumpulan data ini akan bisa kita gunakan untuk memetakan desa-desa yang tidak ada potensi permasalahan dan desa-desa yang kemungkinan terdapat potensi masalah,” tandas Murtono.
Dengan pemetaan, skrining, dan mediasi tersebut, pemerintah berharap penegasan batas desa dapat berlangsung lebih terukur dan tidak berhenti pada penentuan garis wilayah semata. Kejelasan batas diharapkan memberi kepastian administratif bagi masyarakat sekaligus membantu mencegah munculnya konflik antarwilayah pada masa mendatang. []
Redaksi02 | Nadiya.
