Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Persoalan tata kelola menjadi perhatian dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah tim pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) menemukan sejumlah celah yang berpotensi mengganggu akuntabilitas program. Dua persoalan utama yang disoroti ialah belum jelasnya pelibatan pemerintah daerah serta minimnya transparansi dalam proses pengadaan.
Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan dan analisis Kortastipidkor terhadap pelaksanaan program KDKMP. Tim pencegahan menilai kejelasan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan program, termasuk dukungan anggaran dan sumber daya manusia (SDM), memiliki dasar yang lebih jelas.
“Yang pertama permasalahannya adalah keterlibatan daerah. Ya, dari hasil monitoring kami, daerah sepertinya bukan enggan ya, tapi lebih ke arah belum berani atau belum bisa untuk ikut berpartisipasi atau bekerja sama melaksanakan kegiatan program ini,” kata Affandi Eka Putra kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Affandi mengatakan persoalan kewenangan tersebut berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan untuk menjalankan program KDKMP di daerah dinilai perlu diatur lebih tegas agar pemerintah daerah memiliki dasar dalam mengambil peran.
Rekomendasi mengenai persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan direncanakan ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Dengan aturan tersebut, dukungan anggaran dan keterlibatan SDM diharapkan dapat mengikuti pembagian kewenangan yang ditetapkan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah mekanisme pengadaan barang untuk program KDKMP. Kortastipidkor menilai transparansi dalam proses tersebut masih minim sehingga diperlukan penguatan akuntabilitas.
“Kemudian yang kedua, dalam proses pengadaan. Transparansi pengadaan sepertinya sangat minim. Ya, mungkin rekan-rekan udah tahu, untuk Koperasi Merah Putih pengadaannya siapa yang handle, gitu kan,” ungkap Affandi.
Menurut dia, persoalan akuntabilitas pengadaan salah satunya terlihat dari pengadaan mobil pick up yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Kortastipidkor menjadikan persoalan tersebut sebagai bagian dari perhatian dalam upaya pencegahan korupsi pada program KDKMP.
“Ini menjadi fokus kita juga agar akuntabilitas dari proses pengadaan itu bisa ditingkatkan. Bagaimana caranya? Nah, ini agak sedikit teknis nih Mas ya, mungkin eh belum bisa saya sampaikan di sini gitu ya, tapi itu menjadi sorotan kita juga,” tutur Affandi.
Di tengah persoalan tata kelola tersebut, pembangunan fisik KDKMP terus berjalan. Program itu telah memasuki tahap kedua berupa pembangunan gedung yang menurut Affandi mencapai sekitar 60-70 persen dari target pendirian 80.000 koperasi.
Namun, pembangunan sejumlah unit masih menghadapi kendala, termasuk persoalan sengketa lahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan perlu berjalan beriringan dengan pembenahan aspek kewenangan, pengadaan, dan akuntabilitas agar program dapat dilaksanakan secara tertib.
Pembenahan tata kelola menjadi penting karena KDKMP merupakan program yang menjangkau desa dalam skala nasional. Kejelasan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah serta transparansi pengadaan diharapkan dapat memperkecil celah penyimpangan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan, sebagaimana diberitakan Tirto, Rabu, (09/09/2026). []
Redaksi02 | Nadiya.
