Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai jaringan penyaluran subsidi yang terhubung dengan data penerima manfaat. Skema tersebut diarahkan untuk memperkecil penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran sekaligus memperkuat pengawasan harga kebutuhan pokok di tingkat desa dan kelurahan.
Rencana itu menjadi salah satu fokus satuan tugas (satgas) yang disepakati Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Koperasi untuk mengoptimalkan peran KDKMP. Sistem penyaluran akan dikembangkan secara digital dengan menggunakan basis data penerima manfaat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan satgas tersebut dibentuk agar keberadaan KDKMP dapat dimanfaatkan secara maksimal, termasuk untuk menyalurkan barang bersubsidi.
“Kami bertiga sepakat untuk membentuk satgas yang bisa memanfaatkan keadaan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal, termasuk penyaluran barang-barang subsidi,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Selain memastikan fungsi KDKMP dalam penyaluran subsidi, pemerintah juga menjamin kewajiban cicilan pinjaman KDKMP kepada perbankan nasional tidak mengalami gagal bayar. Pembayaran akan ditransfer langsung kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan surat permintaan resmi dan pemenuhan kriteria dari Kementerian Koperasi sebelum jatuh tempo.
“Tadi ada meeting kami bertiga mendiskusikan masalah pembayaran Koperasi Desa Merah Putih yang disetujui pemerintah sudah kami putuskan. Kita akan memastikan bahwa tidak akan ada gagal bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya,” ucapnya.
Purbaya menegaskan anggaran untuk membayar cicilan tersebut telah tersedia dalam anggaran negara sehingga tidak menggunakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) maupun dana perbankan.
“Uangnya ada kan selama ini dianggarkan. Jadi, bukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan), bukan dana bank, memang sudah ada disediakan,” kata Purbaya.
Terkait unit koperasi yang belum memenuhi persyaratan kelayakan, pemerintah memilih menjaga kestabilan sektor keuangan sambil memberikan ruang untuk melakukan penyempurnaan hingga akhir tahun.
“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman dari Kementerian Koperasi. Nanti kalau misalnya ada yang enggak sempurna kan bisa disempurnakan ke depan beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan sistem digital yang sedang disiapkan akan menghubungkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan BP BUMN dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Tadi kita berdiskusi, kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, dan tim Pak Purbaya, dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi,” katanya.
Menurut Dony, penggunaan sistem berbasis data tersebut berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga Rp150 triliun setiap tahun dari penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” kata dia.
Dony juga menilai jaringan KDKMP di seluruh desa dapat memperkuat pengawasan pemerintah terhadap harga bahan pokok sekaligus memperluas akses keuangan masyarakat. Distribusi melalui koperasi dinilai dapat menjadi instrumen untuk merespons kenaikan harga di tingkat desa.
“Kalau terjadi inflasi, orang main-mainin harga, kita punya distribusi di seluruh desa. Misalkan harga beras naik, kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya,” jelasnya.
Selain penyaluran subsidi, KDKMP dirancang menjalankan fungsi sebagai agen perbankan dan penyalur kredit mikro resmi. Peran tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
KDKMP juga akan menjadi mitra logistik PT Pos Indonesia bagi pelaku usaha lokal di desa. Dengan berbagai fungsi tersebut, pemerintah menempatkan koperasi desa bukan hanya sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan distribusi subsidi, layanan keuangan, dan pengendalian harga kebutuhan pokok. []
Redaksi02 | Nadiya.
