Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PURWOREJO – Keterbatasan air mulai menghambat pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada musim tanam III (MT III) 2026. Kondisi itu mendorong Paguyuban Kepala Desa dan Lurah (Polosoro) Kabupaten Purworejo mendesak pemerintah pusat mempercepat penyelesaian Bendung Bener yang diharapkan dapat memperluas pasokan air irigasi bagi lahan pertanian.
Kepala Desa Kalimiru sekaligus Kepala Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Polosoro, Agung Yuli Priatmoko, mengatakan dampak keterbatasan air sudah terlihat di sejumlah daerah irigasi. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi mengurangi pemanfaatan lahan dan hasil produksi petani apabila tidak segera ditangani.
“Dampak yang sudah sangat kelihatan di tahun 2026 ini adalah di MT III. Di wilayah DI Kedung Putri dan DI Boro, mayoritas kondisi debit air sudah sangat minim,” kata Agung sebagaimana diberitakan Kompas, Rabu, (09/09/2026).
Di Daerah Irigasi (DI) Kedung Putri, misalnya, debit air per 1 September 2026 disebut hanya sekitar 1.100 liter per detik. Agung menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan pengolahan lahan dan penanaman pada MT III.
“Di (daerah irigasi) DI Kedung Putri, debitnya tinggal sekitar 1.100 liter per detik. Itu sangat tidak bisa untuk digunakan mengolah tanah ataupun untuk musim tanam,” ujarnya.
Kondisi serupa terjadi di DI Boro yang juga mengairi lahan pertanian dalam cakupan ribuan hektare. Keterbatasan pasokan air membuat sebagian lahan yang seharusnya dapat mendukung produksi pangan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Agung menyoroti sekitar 10.000 hektare lahan pertanian di Kecamatan Purwodadi dan Butuh yang belum maksimal dimanfaatkan untuk MT III. Dari luasan tersebut, ia memperkirakan hanya sekitar 10 hingga 20 persen yang dapat ditanami.
“Dari 10.000 hektare itu, yang bisa MT III mungkin tidak sampai 10 atau 20 persen. Artinya, kasihan petani,” ujarnya.
Menurut Agung, persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lahan pertanian saja tidak cukup untuk menjamin produksi pangan. Lahan yang masuk kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tetap membutuhkan ketersediaan air agar dapat memberikan manfaat secara maksimal.
“LP2B menjadi kurang bermanfaat ketika kecukupan airnya kurang. Kami berharap Bendung Bener segera diselesaikan supaya LP2B di Kabupaten Purworejo ini benar-benar bermanfaat,” kata dia.
Bendung Bener dirancang memiliki manfaat irigasi yang luas. Berdasarkan penjelasan Agung mengenai desain ulang pada 2024, sistem pengairannya direncanakan menjangkau sejumlah daerah irigasi, termasuk DI Kalisemo pada sisi kiri dan DI Loning pada sisi kanan. DI Loning disebut memiliki cakupan lahan hampir 2.500 hektare.
“Artinya, manfaat ini yang kami tunggu-tunggu. Bukan hanya untuk satu daerah irigasi, tetapi bisa memberikan dampak yang lebih luas,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Bendung Bener direncanakan mampu mengairi sekitar 15.069 hektare lahan pertanian. Bendungan tersebut juga diproyeksikan menyediakan air baku, mengurangi risiko banjir, dan menghasilkan listrik.
Proyek yang sebelumnya masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) itu memiliki nilai investasi sekitar Rp2,06 triliun. Pembangunannya direncanakan dimulai pada 2018 dan semula ditargetkan selesai pada 2024, tetapi hingga kini belum rampung.
Selain dirancang dengan tipe Concrete Faced Rockfill Dam (CFRD), Bendung Bener diperkirakan memiliki daya tampung 90,39 juta meter kubik air dan luas genangan 181,68 hektare. Bendungan tersebut juga diproyeksikan mengairi lahan irigasi hingga 15.519 hektare serta menurunkan debit puncak banjir dari 583,94 meter kubik per detik menjadi 178 meter kubik per detik.
Polosoro berencana berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah yang dapat dilakukan. Paguyuban kepala desa dan lurah tersebut juga meminta pemerintah pusat turun tangan agar pembangunan segera diselesaikan.
“Manfaat ini yang kami tunggu-tunggu,” kata Agung.
Ia menegaskan percepatan pembangunan Bendung Bener dinilai penting karena persoalan yang dihadapi petani bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. “Kami menuntut agar bendungan segera diselesaikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” kata dia. []
Redaksi02 | Nadiya.
