SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan pembangunan 33 ruas jalan desa dengan total panjang 46,71 kilometer pada 2026 sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas desa.
Program tersebut merupakan kelanjutan pembangunan infrastruktur desa yang telah dijalankan pada 2025. Saat itu, Pemprov Banten merealisasikan penanganan 62 ruas jalan dan satu jembatan yang dinilai memberi dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan pembangunan jalan desa menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi perdesaan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan.
“Alhamdulillah, keberhasilan pembangunan jalan desa sejahtera berdampak terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian di Provinsi Banten,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Jumat (24/07/2026).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan desa sebagai fondasi pembangunan nasional menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
Selain pembangunan jalan, Pemprov Banten juga menyiapkan bantuan keuangan desa sebesar Rp120 juta untuk masing-masing dari 1.238 desa di Banten pada 2026. Dukungan itu diharapkan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.
Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Banten 2024, terdapat 99 desa mandiri, 378 desa maju, dan 701 desa berkembang. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa.
Andra Soni juga mendorong Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merah Putih memanfaatkan akses jalan yang semakin baik untuk mengembangkan potensi unggulan desa, memperluas hilirisasi produk, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kinerja Koperasi Desa Merah Putih.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum BUMDes Merah Putih Provinsi Banten, Rafiudin, mengatakan kepengurusan pada tahun pertama akan difokuskan pada penguatan konsolidasi BUMDes dan membangun kolaborasi dengan pemerintah maupun sektor swasta.
“Selain itu, Forum BUMDes juga memfasilitasi pemasaran atau penjualan produk BUMDes. Dengan adanya kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG), BUMDes juga siap menjadi pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” katanya.
Pembangunan jalan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi desa diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat, memperluas akses pemasaran hasil produksi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara