Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai tidak seharusnya menjalankan model usaha yang seragam di seluruh Indonesia. Setiap koperasi perlu menyesuaikan kegiatan bisnis dengan karakter ekonomi desa, sekaligus memastikan pasar sebelum meningkatkan produksi agar koperasi mampu bertahan dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Gagasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam telaah mengenai pengembangan KDMP yang dimuat ANTARA, Selasa, (08/09/2026). Pendekatan berbasis potensi lokal dinilai penting karena kebutuhan dan kekuatan ekonomi setiap desa berbeda, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada desa pertanian, misalnya, KDMP dapat diarahkan untuk mengonsolidasikan hasil pertanian, menyediakan sarana produksi, mengembangkan pengolahan, serta memperluas pemasaran. Sementara desa pesisir dapat mengembangkan usaha yang berkaitan dengan perikanan, penyimpanan hasil laut, pengolahan, dan distribusi.
Untuk desa wisata, kegiatan koperasi dapat diarahkan pada jasa wisata, penginapan, kuliner, kerajinan, dan ekonomi kreatif. Adapun desa dengan basis perkebunan dapat mengutamakan pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran komoditas agar nilai tambah lebih banyak dinikmati masyarakat.
Model berbeda juga dibutuhkan bagi desa yang memiliki banyak UMKM. Koperasi dapat berperan dalam penyediaan bahan baku, pembiayaan, pengemasan, branding atau penguatan merek, serta pemasaran bersama.
Pendekatan tersebut menempatkan KDMP bukan sekadar sebagai toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Toko dapat menjadi salah satu unit usaha, tetapi koperasi diharapkan berkembang menjadi pusat produksi, distribusi, pemasaran, pembiayaan anggota, dan pengembangan usaha masyarakat desa.
Persoalan pasar juga menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan usaha. Koperasi disarankan tidak terburu-buru memperbesar produksi sebelum mengetahui dengan jelas siapa pembelinya, berapa kebutuhan volumenya, standar kualitas yang diperlukan, harga yang wajar, serta jadwal pengiriman.
Kepastian pasar dapat dibangun melalui pembeli tetap, kontrak, atau kesepakatan pemasaran apabila memungkinkan. Setelah pasar tersedia, koperasi dapat mengorganisasikan produksi anggotanya sehingga risiko produk tidak terserap pasar dapat ditekan.
Selain model bisnis, KDMP juga perlu memiliki tata kelola yang kuat karena mengelola dana dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem persetujuan transaksi, pemisahan fungsi keuangan, pembukuan, audit, pelaporan berkala kepada anggota, transparansi penggunaan modal, pengelolaan risiko, dan mekanisme pengaduan menjadi bagian yang perlu disiapkan sejak awal.
Digitalisasi juga ditempatkan sebagai fondasi pengelolaan koperasi. Sistem digital setidaknya dapat digunakan untuk mencatat data anggota, simpanan, transaksi, persediaan, pembelian, penjualan, kas, piutang, utang, laporan keuangan, serta pembagian sisa hasil usaha (SHU).
Namun, pemanfaatan teknologi tidak semata-mata bertujuan membuat aplikasi. Sistem tersebut harus mendukung transparansi dan akuntabilitas sehingga anggota dapat mengetahui perkembangan koperasi, sementara pengurus dapat memantau omzet, keuntungan, piutang, persediaan, dan kas secara lebih cepat.
KDMP juga dinilai perlu membangun jejaring dengan koperasi pada tingkat yang lebih tinggi. Koperasi desa dapat berperan mengumpulkan produk masyarakat, sedangkan koperasi pada tingkat kabupaten, provinsi, sektor, atau induk dapat membantu konsolidasi volume, pembiayaan, pengolahan, pemasaran, ekspor, teknologi, dan pengadaan.
Hubungan antara KDMP dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pun perlu diatur agar tidak terjadi perebutan kegiatan usaha. Keduanya memiliki karakter berbeda, tetapi dapat saling mendukung melalui pembagian peran yang jelas. BUM Desa dapat mengelola aset dan potensi ekonomi milik desa, sedangkan KDMP mengorganisasikan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai anggota koperasi.
Agar tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, pembangunan KDMP disarankan berlangsung bertahap. Tahap awal berupa pemetaan potensi ekonomi, kebutuhan masyarakat, calon anggota, dan peluang pasar. Setelah itu dilakukan penyusunan model bisnis, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan bisnis inti, digitalisasi, pembangunan jaringan, hingga ekspansi setelah usaha utama dinilai sehat.
Koperasi juga perlu memastikan manfaatnya dirasakan anggota sepanjang tahun, bukan hanya ketika pembagian SHU. Manfaat tersebut dapat berupa harga sarana produksi yang lebih murah, harga jual produk yang lebih baik, akses pasar lebih luas, biaya distribusi lebih rendah, kemudahan pembiayaan, dan pelayanan ekonomi yang lebih baik.
Pada saat yang sama, KDMP harus benar-benar menjadi lembaga yang dimiliki masyarakat. Prinsip satu anggota satu suara perlu dijaga dengan memberikan ruang bagi anggota untuk memperoleh informasi, mengikuti rapat anggota, menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih, serta mengawasi jalannya koperasi.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan KDMP tidak cukup dilihat dari jumlah koperasi yang terbentuk ataupun besarnya modal yang disalurkan. Keberhasilan lebih penting diukur dari kemampuan koperasi untuk hidup, tumbuh, menghasilkan keuntungan secara sehat, memberikan manfaat kepada anggota, dan bertahan dalam jangka panjang.
Pengembangan KDMP pada akhirnya perlu berangkat dari persoalan ekonomi yang hendak diselesaikan di setiap desa. Dengan model bisnis yang sesuai potensi lokal, pasar yang jelas, tata kelola yang transparan, pemanfaatan teknologi, dan jejaring antarkoperasi, KDMP berpeluang berkembang menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
