Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyiapkan penguatan rumah ibadah di tingkat desa melalui integrasi bantuan dana desa untuk pengembangan musala, surau, dan tajug sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan umat dan pembangunan sosial masyarakat.
Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat peluncuran Indonesia Economy Syariah Forum Expo (IES Expo) 2026 di Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026). Dalam agenda yang sama, Jabar resmi ditetapkan sebagai tuan rumah IES Expo 2026 setelah sebelumnya diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat pada 2025.
Penetapan Jabar sebagai tuan rumah dilakukan untuk memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional sekaligus memperluas kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Jabar dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, didukung keberadaan pondok pesantren, pelaku usaha halal, serta lembaga pendidikan yang berkembang di berbagai daerah.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dalam peluncuran IES Expo 2026 yang bertepatan dengan momentum Tahun Baru Hijriah 1 Muharam.
“Luar biasa, begitu tumpah ruah dengan motivasi cinta. Kami harap Jawa Barat jadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga. Jadi sekalian hari ini kami ucapkan Bismillahirrohmanirrohim IES kami resmikan di Jawa Barat,” kata Nasaruddin Umar, sebagaimana diberitakan Harapan Rakyat, Selasa (10/06/2026).
Menurut Nasaruddin, keharmonisan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun kerukunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.
“Masyarakat mencintai Gubernur, sebaliknya Gubernur mencintai dan memprioritaskan untuk kesejahteraan rakyatnya. Inilah contoh yang bagus untuk ke depan. Inilah Indonesia dan inilah Islam,” ujarnya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan rumah ibadah skala kecil di lingkungan masyarakat menjadi prioritas dibanding pembangunan masjid besar yang jumlahnya sudah cukup banyak di Jabar.
“Kalau masjid-masjid yang megah itu sudah banyak di Jawa Barat. Yang penting hari ini secara bertahap nanti terintegrasi dengan bantuan dana desa, mengembangkan masjid dan tajug di lingkungan masyarakat,” kata Dedi.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Jabar akan mengintegrasikan anggaran pengembangan masjid dan tajug ke dalam skema bantuan dana desa. Langkah ini diharapkan mempermudah pengelolaan fasilitas ibadah oleh masyarakat setempat secara mandiri.
“Yang tidak perlu lagi kamj bangun DKM lagi, menyiapkan biaya operasional ketika nanti masjidnya dibangun kan nanti akan dikelola oleh mereka,” ujarnya.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi rumah ibadah sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat desa sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat akar rumput. []
Redaksi02 | Nadiya.
