Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SITUBONDO – Upaya memperkuat dampak ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Situbondo (Situbondo), Jawa Timur (Jatim), mendapat dorongan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo. Komisi II DPRD Situbondo mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus guna memberdayakan masyarakat desa melalui sektor peternakan dan pertanian rumah tangga.
Sekretaris Komisi II DPRD Situbondo, Faisol Abd Syakur Jalil, menilai pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam menyambut program strategis nasional tersebut agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Respons di tingkat daerah sangat penting agar daerah tidak sekadar menjadi penonton atau konsumen pasif dari anggaran pusat,” ujar Faisol di Situbondo, Senin (02/06/2026).
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat diwujudkan melalui pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang difokuskan untuk pemberdayaan keluarga prasejahtera, sebagaimana diberitakan Netralnews, Selasa (02/06/2026).
Salah satu skema yang diusulkan adalah pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga di desa-desa. Dengan dukungan dana sekitar Rp20 juta per desa, pemerintah dapat membantu penyediaan kandang dan bibit ayam petelur bagi 10 kepala keluarga prasejahtera atau rumah tangga produktif.
“Jika setiap keluarga memiliki 10 ekor ayam petelur dengan tingkat produktivitas yang optimal, mereka dapat menghasilkan sekitar 9 hingga 10 butir telur per hari,” jelasnya.
Faisol memperkirakan pendapatan tambahan yang diperoleh setiap keluarga dari hasil penjualan telur dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sekaligus memperkuat ekonomi pedesaan.
Selain itu, ia menilai perlu dibangun rantai pasok yang terintegrasi antara peternak lokal, KDKMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui pola tersebut, hasil produksi masyarakat dapat terserap langsung untuk memenuhi kebutuhan Program MBG.
“Di daerah, kita harus menjadi penyedia utama dan memegang kendali atas rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Tidak hanya sektor peternakan, Komisi II DPRD Situbondo juga mendorong pengembangan budidaya sayuran melalui pemanfaatan lahan pekarangan warga. Program tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur umum SPPG sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.
“Selain telur dan daging, kebutuhan operasional dapur umum SPPG setiap hari juga memerlukan pasokan sayuran. Dengan demikian, kebutuhan tersebut tidak perlu didatangkan dari luar kabupaten,” ujarnya.
Usulan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan Pemkab Situbondo dalam memaksimalkan manfaat Program MBG dan KDKMP, sehingga perputaran ekonomi daerah semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. []
Redaksi02 | Nadiya.
