Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANYUMAS – Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana terus diperkuat melalui kolaborasi antara dunia akademik, pengelola hutan, dan pemerintah desa. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur hadir dalam dialog lingkungan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas (Banyumas), Sabtu (30/05/2026).
Kegiatan yang melibatkan warga Desa Melung, pemerintah desa, serta sejumlah pemangku kepentingan lingkungan tersebut difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola hutan berkelanjutan, pengelolaan dampak lingkungan, hingga langkah-langkah penanganan bencana di kawasan hutan dan sekitarnya.
Ketua BEM Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Hafidz Baihaqi, mengatakan dialog tersebut menjadi ruang bertukar pengetahuan antara masyarakat, akademisi, dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan.
“Kami berharap materi dan pengalaman yang disampaikan Perhutani dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pelestarian lingkungan, pengelolaan hutan, serta pentingnya peran bersama dalam menjaga keberlanjutan alam,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Kompasiana, Selasa, (02/06/2026).
Kepala Desa (Kades) Melung, Khoerudin, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, diskusi mengenai pengelolaan lingkungan penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman warga terhadap kawasan hutan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa.
Sementara itu, Administratur KPH Banyumas Timur melalui Kepala Sub Seksi (KSS) Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan, Heri Kusnanto, menegaskan bahwa keberhasilan menjaga kelestarian hutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Dalam pemaparannya, Heri menjelaskan sejumlah dokumen yang menjadi dasar pengelolaan hutan, yakni Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH), Rencana Teknik Tahunan (RTT), dan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL). Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan sekaligus meminimalkan dampak lingkungan.
“Bagi masyarakat awam, dokumen lingkungan sering dianggap sekadar persyaratan administrasi. Padahal, dokumen tersebut merupakan instrumen penting untuk memetakan potensi dampak, menentukan langkah pengelolaan, serta memastikan kondisi lingkungan tetap terpantau dari waktu ke waktu,” jelasnya.
Ia menambahkan, meningkatnya ancaman perubahan iklim dan bencana alam membuat pemahaman terhadap aspek pengelolaan lingkungan menjadi semakin penting bagi masyarakat.
Selain membahas tata kelola lingkungan, Perhutani juga memaparkan mekanisme penanganan bencana yang dilakukan melalui koordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah desa, dan tokoh masyarakat.
“Selain itu, dilakukan pengecekan lokasi dan asesmen lapangan untuk memetakan area rawan bencana. Dalam kondisi tertentu, Perhutani turut membantu pengamanan pascabencana, seperti penanganan pohon tumbang yang mengganggu akses transportasi, mengaktifkan posko bencana, menyalurkan bantuan bahan pokok, serta melakukan pemantauan curah hujan secara berkala,” tambahnya.
Pada tahap pemulihan, rehabilitasi kawasan melalui kegiatan penanaman kembali menjadi bagian penting untuk mengembalikan fungsi hutan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang. []
Redaksi02 | Nadiya.
