Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
YOGYAKARTA – Praktik pembangunan hijau berbasis desa di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai berhasil menunjukkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan tersebut dijalankan melalui program Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP) yang kini diterapkan di ratusan desa dan kampung di kawasan hutan.
Pembahasan mengenai penguatan pembangunan hijau itu mengemuka dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP bertema “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” di Yogyakarta, Selasa (12/05/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pendamping, hingga organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengembangan desa berkelanjutan.
Program SIGAP dikembangkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak 2010 dengan fokus pada penguatan tata kelola desa, pengembangan ekonomi lokal, serta perlindungan sumber daya alam melalui skema perhutanan sosial. Pendampingan dilakukan bersama sejumlah mitra, seperti Yayasan IRE Flamma Yogyakarta, Yayasan Sanggar Inovasi Desa Yogyakarta, Yayasan NASTARI Bogor, Yayasan PIONIR Bulungan, Yayasan BIKAL Bontang, dan Gerbangmas Mahakam Ulu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menilai pendekatan pembangunan desa yang diterapkan di Kaltim dan Kaltara menjadi contoh ideal dalam pengelolaan kawasan hutan.
“Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya sebagaimana dilansir Klik Samarinda, Selasa, (12/05/2026).
Pendekatan SIGAP pertama kali diterapkan di dua kampung sekitar hutan di Kabupaten Berau, Kaltim. Program tersebut kemudian berkembang hingga mencakup seluruh kampung di Berau melalui SIGAP Sejahtera pada 2018. Selanjutnya, implementasi diperluas ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kaltim dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2022.
Secara keseluruhan, SIGAP telah diterapkan di 100 kampung di Berau, 16 desa di Kutim, 18 desa di Bulungan dengan target 74 desa, serta delapan kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dengan target 23 kampung. Replikasi program juga mulai dijalankan di Provinsi Riau, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Papua Barat Daya.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan pembangunan ekonomi desa harus berjalan beriringan dengan perlindungan kawasan hutan dan lingkungan hidup.
“Bagi kami di Bulungan, menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dua agenda yang harus berjalan bersama. Pendekatan SIGAP membantu desa menyusun perencanaan yang lebih kuat, sekaligus mendukung kebijakan daerah seperti pembangunan hijau dan perhutanan sosial,” ujarnya.
Wakil Bupati (Wabup) Mahulu, Suhuk, menambahkan program pendampingan desa turut membantu masyarakat sekitar hutan dalam menekan laju deforestasi melalui tata kelola kawasan berkelanjutan dan pengembangan komoditas lokal.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai keberadaan Akademi Kampung SIGAP (AKS) menjadi ruang pembelajaran sosial bagi masyarakat desa dalam memperkuat kepemimpinan kampung yang adaptif dan kolaboratif.
“AKS bukan sekadar program pelatihan, melainkan ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman, gagasan, dan praktik baik antar kampung agar membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan kampung yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan,” jelasnya.
Direktur Program Terestrial YKAN, Ruslandi, mengatakan keberhasilan SIGAP tidak terlepas dari peran pendamping desa yang membantu masyarakat mengenali potensi wilayah serta merancang pembangunan berbasis lingkungan secara berkelanjutan.
“Pendamping bekerja bersama warga desa untuk merumuskan mimpi, mengenali potensi alam dan sosial, serta mengawal perubahan secara nyata. Mereka bukan sekadar fasilitator program, tetapi juga agen perubahan di tingkat tapak,” ujarnya.
Melihat perkembangan tersebut, SIGAP diharapkan dapat direplikasi lebih luas di berbagai daerah Indonesia sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat desa dan perlindungan kawasan hutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
