Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANTAENG – Pemerintah Desa Bonto Salluang bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menegaskan komitmen transparansi dan evaluasi kinerja pemerintahan desa melalui Musyawarah Desa pembahasan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Balai Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bantaeng, pada Rabu, 15 April 2026.
Forum musyawarah ini menjadi ruang evaluasi publik atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan sosial, hingga penanganan persoalan kemasyarakatan selama tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut dihadiri perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan warga sebagai bentuk keterlibatan publik dalam pengawasan pembangunan desa.
“Musyawarah ini penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” sebagaimana dilansir Reformasi Aktual, Sabtu (18/4/2026), dalam rangkaian kegiatan yang menekankan prinsip keterbukaan pemerintahan desa. Kepala Desa Bonto Salluang dalam kesempatan tersebut juga memaparkan laporan realisasi APBDesa serta capaian kinerja pemerintah desa selama satu tahun terakhir.
Ketua BPD Bonto Salluang dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap keterbukaan Pemerintah Desa dalam menyampaikan laporan kinerja. Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi formalitas tahunan, tetapi juga instrumen penting untuk mengukur capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan.
Musyawarah desa tersebut juga menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan tahun berikutnya. Melalui forum ini, setiap unsur masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan masukan demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Desa Bonto Salluang menegaskan bahwa pembangunan berbasis partisipasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola desa yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan warga. []
Redaksi02 | Nadiya.
