Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TABANAN – Keterbatasan lahan menjadi hambatan utama pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Provinsi Bali, sehingga pemerintah mendorong desa adat untuk berperan aktif menyediakan lahan guna mempercepat realisasi program tersebut.
Hal ini mengemuka dalam sosialisasi KDMP yang digelar Komando Resor Militer (Korem) 163/Wirasatya di Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (Tabanan), Jumat (17/4/2026), dengan melibatkan perbekel dan bendesa adat se-Tabanan.
Komandan Korem (Danrem) 163/Wirasatya Ida I Dewa Agung Hadisaputra menyampaikan bahwa sebagian besar lahan di Bali merupakan milik desa adat, sementara ketersediaan aset dari pemerintah daerah sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan pembangunan KDMP berjalan lambat.
“Pembangunan KDMP di Bali masih rendah saat ini karena kendala lahan di mana lahan tersebut kebanyakan milik desa adat. Sementara aset dari provinsi, maupun kabupaten sangat sedikit,” ujarnya sebagaimana dilansir Detikbali, Jumat (17/4/2026).
Ia menegaskan, apabila desa adat bersedia menyediakan lahan, kepemilikan aset tetap berada di tangan desa adat. Bahkan, hasil pengelolaan koperasi nantinya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat adat.
“Termasuk penghasilan KDMP nantinya seluruhnya kembali ke adat untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres), kebutuhan lahan untuk pembangunan KDMP mencapai 1.000 are, dengan rincian 600 are untuk bangunan dan sisanya untuk fasilitas pendukung seperti area parkir. Namun, apabila luas lahan tidak mencukupi, pembangunan tetap akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Hingga saat ini, baru dua desa di Kecamatan Penebel yang memenuhi syarat luas lahan tersebut. Pemerintah daerah pun membuka opsi pemanfaatan aset lain guna mendukung percepatan pembangunan KDMP.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila menyebut pihaknya mendorong optimalisasi aset desa adat, termasuk tanah laba pura, untuk dimanfaatkan dalam pembangunan koperasi desa tersebut.
“Contohnya tanah laba pura. Ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan KDMP ini,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Tabanan juga mempertimbangkan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di wilayah Tabanan jika kendala lahan masih terjadi.
Upaya kolaborasi antara pemerintah dan desa adat ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan KDMP sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi desa berbasis kearifan lokal. []
Redaksi02 | Nadiya.
