PANDEGLANG – Ratusan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pandeglang, Banten, masih harus menunggu gaji mereka cair, meski penghasilan tetap yang seharusnya diterima setiap bulan belum juga masuk rekening. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kelancaran pelayanan publik di tingkat desa.
Seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya menyatakan, hingga kini gaji tiga bulan terakhir dan tunjangan hari raya (THR) belum diterima.
“Iya, belum ada gajian, termasuk perangkat desa. Yang pasti semua desa di Kabupaten Pandeglang termasuk BPD,” kata dia.
Ia menambahkan, meski gaji belum cair, pihak desa tetap berupaya menutupi kebutuhan operasional agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Jangankan gajian, THR saja juga tidak ada. Tapi ya sebisa-bisanya kita tutupi agar semua bisa terpenuhi,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Muslim Taufik, menegaskan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh sistem pembayaran penghasilan tetap (siltap) yang memang dilakukan setiap tiga bulan sekali.
“Oh, siltap ya. Yang belum itu kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Karena memang sistem pembayarannya mereka itu dibayar per tiga bulan,” ujar Muslim.
Menurut Muslim, pembayaran untuk periode Januari, Februari, dan Maret dijadwalkan cair pada April 2026, sementara periode April, Mei, dan Juni akan dibayarkan pada Juli mendatang. Besaran siltap berbeda-beda sesuai jabatan dan ketentuan desa, dengan total anggaran sekitar Rp9,8 miliar setiap bulan.
Muslim menegaskan, mekanisme triwulanan ini merupakan hasil kesepakatan dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang juga terus dilakukan untuk memastikan pencairan gaji berjalan lancar.
“Insyaallah. Karena itu ketentuan dan kesepakatan dengan PPDI, bahwa sistem pembayaran mereka itu per tiga bulan berdasarkan kesepakatan tahun kemarin. Kalau ada kendala-kendala nanti sebetulnya kita koordinasi dengan BPKD, apakah anggarannya ada atau bagaimana. Nanti kita koordinasi dengan BPKD. Insyaallah bakal gajian,” pungkasnya. []
Redaksi02 | Nadiya
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara